Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 15/11/2022, 05:41 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Perkebunan PT Banyu Bening Utama Nikson Hasibuan menyebutkan bahwa produksi minyak sawit mentah di perusahaannya yang merupakan anak usaha PT Duta Palma terancam terhenti.

Hal itu ia ungkapkan saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma dengan terdakwa Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Raja Thamsir Rachman.

Menurut Nikson, usaha pengiriman minyak sawit mentah dari PT Duta Palma Group terancam berhenti beroperasi lantaran kapal angkut minyak perusahaan tersebut disita oleh Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Duta Palma, Total Ada 3

"Minggu ini kita kemungkinan akan disetop kalau tidak ada pengiriman minyak sawit atau crude palm oil (CPO)," ungkap Nikson dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).

Nikson mengungkapkan bahwa PT Banyu Bening Utama memiliki pabrik seluas 10 hektare yang bisa memproduksi 50 ton minyak sawit mentah setiap harinya.

Perusahaan itu, kata dia, memiliki daya tampung tangki sebanyak 8.000 ton minyak sawit mentah. Akan tetapi, hingga saat ini sudah ada 7.700 ton minyak dalam tangki tersebut yang masih tertimbun.

"Untuk saat ini berjalan, tapi saya pastikan dalam Minggu ini kita pasti setop. Karena kondisi CPO sekarang sudah 7.700," terang Nikson.

Baca juga: Diperiksa Kejagung Selama 6,5 Jam, Surya Darmadi Minta Penyidik Tak Blokir Rekening PT Duta Palma

Senada dengan Nikson, Kepala Tata Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Banyu Bening Utama Ricis Hertianto yang juga hadir menjadi saksi dalam sidang itu menyampaikan hal yang sama.

Hertianto menyebutkan bahwa hasil produksi minyak sawit mentah di perusahaannya tidak bisa keluar lantaran tidak ada kapal untuk pengiriman.

"Kapal disita, enggak bisa, produksi enggak keluar. Sudah berjalan tiga bulan tangki penuh," ucap dia.

Hertianto mengatakan, kegiatan operasional akan terhenti apabila minyak sawit mentah hasil produksi tidak bisa dikirim. Menurut dia, penyitaan kapal itu juga berdampak terhadap karyawan perusahaan yang terancam dirumahkan.

"Kalau enggak dirumahkan ya enggak dapat gaji," ucap Hertianto.

Baca juga: Kasus Surya Darmadi, Jaksa Hadirkan 5 Saksi PNS

Ditemui usai persidangan, Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang berpendapat, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah menjelaskan dampak negatif dari pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Juniver, perusahaan milik Surya Darmadi itu terancam tutup lantaran sawit yang diproduksi tak bisa disalurkan ke tempat pemesanan.

"Jadi kami minta juga kepada jaksa, kalau ini dibiarkan diblokir rekening dan tidak diizinkan menggunakan kapal, tentu masyarakat menjadi korban," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Ganjar Blunder soal Tolak Israel, 'Dirujak' Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Ganjar Blunder soal Tolak Israel, "Dirujak" Warganet, dan Elektabilitasnya yang Terancam

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

[POPULER NASIONAL] Gugatan Masa Jabatan Kades di MK Kandas | Kapolri Lantik Kabaintelkam

Nasional
Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Muhaimin Bakal Hadiri Acara Silaturahmi Ramadhan PAN

Nasional
Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

RUU Jakarta Mulai Dibahas jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

BERITA FOTO: Simulasi Perang Khusus Awali Penyematan Brevet Kopaska

Nasional
Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika

Nasional
BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

BERITA FOTO: Alkes Bekas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Akan Dihibahkan

Nasional
Amnesty International Menilai Ada Ego Kelompok dalam Penolakan Timnas Israel

Amnesty International Menilai Ada Ego Kelompok dalam Penolakan Timnas Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke