Kompas.com - 09/08/2022, 11:54 WIB

 

KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus berupaya menyelesaikan konflik agraria pada sejumlah titik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Utamanya, menyelesaikan konflik agraria di LPRA yang bersinggungan dengan aset kementerian atau lembaga (K/L) negara.

Upaya tersebut, dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui koordinasi sebagai langkah awal untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang bersifat lintas sektoral.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyejahterakan rakyat melalui reforma agraria.

Tak hanya reforma agraria, kata dia, komitmen tersebut juga dilakukan melalui percepatan Program Strategis Nasional (PSN) yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: Evaluasi Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

“Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan,” ujar Raja dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni.DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni.

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada kegiatan pertemuan dengan perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membahas terkait penyelesaian konflik agraria, Jumat (5/8/2022).

Lebih lanjut Raja menjelaskan bahwa perlu adanya koordinasi antar K/L untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Seperti yang ditegaskan oleh Pak Jokowi pada acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit pada Juni 2022 lalu. Hendaknya kami sesama K/L menghilangkan sekat dan ego sektoral, agar program kerakyatan yang diusung Presiden RI dapat berjalan dengan lancar,” imbuhnya.

Baca juga: Presiden Minta Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Konflik Agraria

Penyelesaian konflik pertanahan

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Andi Tenrisau.DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Andi Tenrisau.

Senada dengan Raja, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Andi Tenrisau menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan pihaknya untuk menyelesaikan konflik pertanahan di seluruh Indonesia, khususnya di LPRA.

“Berdasarkan usulan dari para Civil Society Organization (CSO), didapat 19 titik LPRA yang bersinggungan dengan aset BUMN. Dalam hal ini aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan dua titik LPRA yang bersinggungan dengan Aset TNI,” jelasnya.

Andi menjelaskan, sebelumnya dari sisi kewenangan Kementerian ATR/BPN sudah memiliki bentuk penyelesaian penertiban kawasan dan tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

“Namun, jika memakai penyelesaian normatif seperti ini, tentunya akan sangat lama, jadi kami butuh percepatan,” ucapnya.

Sebagai solusi, lanjut Andi, Kementerian ATR/BPN berusaha mengusulkan percepatan penyelesaian tanpa menghilangkan aset dari K/L maupun aset BUMN.

Baca juga: Integritas di BUMN

Usulan Kementerian ATR/BPN tersebut mengacu berdasarkan penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan.

“Kementerian atau lembaga maupun BUMN dapat memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terlebih dahulu. Baru di atasnya dapat diberi hak-hak lainnya bagi masyarakat,” tambah Andi.

Ia juga berujar bahwa pemberian hak-hak di atas HPL itu didasarkan pada perjanjian antara instansi dengan masyarakat yang mengokupasi tanah di aset BUMN dan TNI.

Perjanjian instansi dengan masyarakat itu, kata Andi, dimaksudkan agar aset tidak hilang, masih tercatat nama TNI dan PTPN, tetapi juga masih dapat memberikan manfaat atas tanah tersebut.

“Tentunya perjanjian ini juga memuat syarat dan pembatasan tertentu semisal tanah tidak boleh dialihkan kepemilikannya, dan lain sebagainya,” jelas Andi.

 
Pilihan Untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.