Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

G20 Galang Dana Pencegahan Pandemi, Jokowi: Dana yang Terkumpul Masih Belum Cukup

Kompas.com - 13/11/2022, 15:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - organisasi G20 sepakat untuk membentuk dana pandemi sebagai respons antisipasi bencana kesehatan yang bisa datang sewaktu-waktu di masa mendatang. 

Namun, sejauh ini dana yang didapat dari penggalangan dana masih jauh dari cukup. 

Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya diperlukan dana sebesar 31,1 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) untuk membiayai persiapan pencegahan terhadap pandemi.

"Perihal pembiayaan, dibutuhkan sebesar 31,1 miliar Dolar AS setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ini hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia (WHO)," ujar Jokowi saat menghadiri peluncuran dana pandemi (pandemic fund) di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (13/11/2022).

"Oleh karena itu tahun ini G20 sepakat membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan persiapan dan respon terhadap pandemi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Dana Pandemi Jelang KTT G20, Ini Peruntukkannya

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada para donor dana dari negara-negara anggota G20 dan non G20.

Selain itu, kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi atas dana pandemi tersebut.

"Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana," kata Jokowi.

Hingga saat ini, baru sebanyak 1,4 miliar dollar AS komitmen yang berhasil terkumpul di bawah Presidensi G20 Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif antara lain pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan sebagai dana ekonomi internasional untuk mendukung pemantauan patogen," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani: G20 Sudah Kumpulkan Dana Pandemi 1,4 Miliar Dollar AS

Kemudian, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang lebih adil dan merata.

Diberitakan sebelumnya, negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk membentuk Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 yang mengumpulkan pendanaan pandemi untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Dana yang terkumpul itu berasal dari 24 donor negara baik anggota G20 maupun non-G20, serta 3 filantropi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan terdapat 3 negara anggota G20 yang berkomitmen menyuntikkan dana ke pandemic fund pada pertemuan Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) semalam.

"Pada kenyataannya kita juga sudah terima minimal 3 negara lagi yang sudah menyampaikan bahwa mereka akan kontribusi termasuk di dalamnya adalah Australia, Prancis, dan Saudi Arabia. Mereka akan mengumumkan jumlahnya terutama pada pertemuan pemimpin G20," ungkapnya dalam konferensi pers usai JFHMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Baca juga: Putin Tak Hadiri KTT G20 Bali, Bakal Diwakili Menlu Rusia?

Selain ketiga negara itu, negara pendonor lainnya yakni Kanada, Komisi Eropa, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sementara tiga filantropi yang menjadi pendonor yaitu The BIll & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Adapun Indonesia sendiri berkomitmen memberikan dana untuk pandemic fund sebesar 50 juta dollar AS. Sri Mulyani bilang, komitmen Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dari sejumlah negara lain, seiring dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 yang meresmikan pembentukan pandemic fund.

Meski demikian, bendahara negara itu, belum bisa mengungkapkan nilai komitmen dari negara-negara pendonor lainnya.

Lewat dana pandemi ini, akan mendukung hasil utama agenda kesehatan G20, di antaranya upaya untuk meningkatkan pengawasan genomik, mendorong mobilisasi sumber daya kesehatan penanggulangan medis, atau upaya perluasan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, terapi dan diagnostik (VTD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com