Salin Artikel

G20 Galang Dana Pencegahan Pandemi, Jokowi: Dana yang Terkumpul Masih Belum Cukup

BALI, KOMPAS.com - organisasi G20 sepakat untuk membentuk dana pandemi sebagai respons antisipasi bencana kesehatan yang bisa datang sewaktu-waktu di masa mendatang. 

Namun, sejauh ini dana yang didapat dari penggalangan dana masih jauh dari cukup. 

Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya diperlukan dana sebesar 31,1 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) untuk membiayai persiapan pencegahan terhadap pandemi.

"Perihal pembiayaan, dibutuhkan sebesar 31,1 miliar Dolar AS setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan dan respons terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ini hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia (WHO)," ujar Jokowi saat menghadiri peluncuran dana pandemi (pandemic fund) di Nusa Dua, Bali, pada Minggu (13/11/2022).

"Oleh karena itu tahun ini G20 sepakat membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan persiapan dan respon terhadap pandemi," tegasnya.

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada para donor dana dari negara-negara anggota G20 dan non G20.

Selain itu, kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi atas dana pandemi tersebut.

"Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana," kata Jokowi.

Hingga saat ini, baru sebanyak 1,4 miliar dollar AS komitmen yang berhasil terkumpul di bawah Presidensi G20 Indonesia.

"Saya mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif antara lain pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan sebagai dana ekonomi internasional untuk mendukung pemantauan patogen," lanjutnya.

Kemudian, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang lebih adil dan merata.

Diberitakan sebelumnya, negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk membentuk Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 yang mengumpulkan pendanaan pandemi untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Dana yang terkumpul itu berasal dari 24 donor negara baik anggota G20 maupun non-G20, serta 3 filantropi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan terdapat 3 negara anggota G20 yang berkomitmen menyuntikkan dana ke pandemic fund pada pertemuan Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) semalam.

"Pada kenyataannya kita juga sudah terima minimal 3 negara lagi yang sudah menyampaikan bahwa mereka akan kontribusi termasuk di dalamnya adalah Australia, Prancis, dan Saudi Arabia. Mereka akan mengumumkan jumlahnya terutama pada pertemuan pemimpin G20," ungkapnya dalam konferensi pers usai JFHMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Selain ketiga negara itu, negara pendonor lainnya yakni Kanada, Komisi Eropa, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sementara tiga filantropi yang menjadi pendonor yaitu The BIll & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Adapun Indonesia sendiri berkomitmen memberikan dana untuk pandemic fund sebesar 50 juta dollar AS. Sri Mulyani bilang, komitmen Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dari sejumlah negara lain, seiring dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 yang meresmikan pembentukan pandemic fund.

Meski demikian, bendahara negara itu, belum bisa mengungkapkan nilai komitmen dari negara-negara pendonor lainnya.

Lewat dana pandemi ini, akan mendukung hasil utama agenda kesehatan G20, di antaranya upaya untuk meningkatkan pengawasan genomik, mendorong mobilisasi sumber daya kesehatan penanggulangan medis, atau upaya perluasan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, terapi dan diagnostik (VTD).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/13/15131251/g20-galang-dana-pencegahan-pandemi-jokowi-dana-yang-terkumpul-masih-belum

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke