Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Wapres Sebut PPKM Akan Dievaluasi

Kompas.com - 11/11/2022, 18:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah menyusul kasus Covid-19 yang kembali merangkak naik.

"Kami masih memberlakukan tingkat level satu di berbagai daerah. Artinya, kita masih tetap mewaspadai dan tidak mustahil nanti kalau ada kenaikan mungkin kita akan mengevaluasi lagi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Tangerang Selatan, Jumat (11/11/2022).

Ma'ruf menuturkan, pemerintah terus memperhatikan kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh subvarian XBB serta tingkat bahayanya subvarian baru tersebut.

Ia melanjutkan, pemerintah juga belum memutuskan ada atau tidaknya pengetatan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2022 bulan depan.

Baca juga: Menkes Sebut Kasus Covid-19 Subvarian XBB Paling Banyak di Batam

Akan tetapi, Ma'ruf berpesan agar perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan dengan tertib dan mengedepankan protokol kesehatan supaya tidak menyebabkan lonjakan kasus.

Menurut dia, pergerakan masyarakat akan selalu meningkat di setiap hari raya keagamaan, tetapi masyarakat harus tetap mewaspadai ancaman Covid-19.

"Masyarakat jangan sampai abai, jangan sampai lalai, jangan sampai (lengah). Ancaman (Covid-19) ini masih ada," kata Ma'ruf.

Ma'ruf juga mengimbau masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19 untuk melaksanakan vaksinasi agar memberikan kekebalan pada diri sendiri maupun kelompok.

Baca juga: Dipertimbangkan, Dua Kali Vaksin Covid-19 Booster untuk Masyarakat

"Sebab ini yang paling rentan itu yg belum divaksin dan yang sudah divaksin wajib supaya di-booster. Bahkan sekarang ada pikiran untuk menambah booster lagi, dua kali booster-nya," ujar dia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) M Syahril mengatakan, kasus rata-rata harian Covid-19 seminggu terakhir meningkat di 30 provinsi. Peningkatan kasus itu tercatat hingga tanggal 9 November 2022.

Diketahui, pada 10 November, kasus konfirmasi positif mencapai 6.294 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.544.201 kasus.

"Per 9 November kita mencatat rata-rata harian dalam satu minggu ada 30 provinsi mengalami peningkatan kasus, dan 4 provinsi mengalami penurunan kasus," kata Syahril dalam siaran pers, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Kemenkes: Kasus Rata-rata Harian Covid-19 di 30 Provinsi Meningkat Seminggu Terakhir

Syahril mengatakan, dalam satu minggu terakhir, kasus konfirmasi mengalami peningkatan sebanyak 47,24 persen. Subvarian yang mendominasi adalah subvarian BA.4 dan BA.5.

Sementara itu, subvarian XBB sudah mulai tampak di pertengahan Oktober. Terdapat 48 subvarian XBB maupun XBB1 yang ditemukan dari pemeriksaan pemantauan WGS, yang berasal dari DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisastimo mengatakan, subvarian Omicron XBB diprediksi menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun 2022. Puncaknya, pada Januari 2023.

Wiku mengatakan, prediksi itu sudah dijelaskan oleh beberapa ahli kesehatan di Amerika Serikat dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Berbagai ahli di Amerika Serikat maupun WHO menyebutkan bahwa subvarian XBB bisa memicu lonjakan kasus di akhir tahun dan puncaknya di bulan Januari," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis (27/10/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com