PBB Akui Sejumlah Keanggotaan Belum Memenuhi Syarat, Akan Fokus Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku akan fokus dalam perbaikan data keanggotaan. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan PBB sebagai 1 dari 9 partai politik yang belum memenuhi syarat dari hasil verifikasi faktual yang disampaikan pada 9 November 2022.

"Benar, PBB salah satu partai politik yang belum lolos verifikasi faktual keanggotaan. Jadi, kami konsentrasi perbaiki kartu-kartu tanda keanggotaan yang ada," kata Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, kepada Kompas.com, Jumat (11/11/2022).

Ferry, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa perbaikan yang perlu dilakukan partainya hanya data keanggotaan, sedangkan administrasi dan data-data seputar domisili tidak bermasalah.

Baca juga: Usul Penyeragaman Jabatan KPU Daerah Mulai 2023 Dianggap Pemborosan dan Tak Solutif

"Kami yakin DPC dan DPW bisa segera melakukan perbaikan di setiap data yang belum memenuhi syarat," ungkapnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut menyampaikan bahwa KPU sejauh ini transparan dan terbuka dalam verifikasi faktual ini.

Berdasarkan data hasil verifikasi faktual tersebut, DPC-DPC PBB yang belum memenuhi syarat verifikasi faktual mencapai 35 persen dari total 93 persen DPC yang didaftarkan.

Ferry mengaku tetap optimistis dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya supaya PBB dapat menjadi partai peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Aneh, Uang Kompensasi Rp 150 M untuk Komisioner KPU Daerah yang Diberhentikan Lebih Awal

"Insya Allah pasti (lolos) dan ini real, karena kami sudah bekerja dari tahun 2019 awal," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI menyampaikan bahwa semua partai politik nonparlemen yang diverifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2024 belum memenuhi syarat.

Mereka perlu mengikuti tahapan perbaikan untuk berikutnya kembali diperiksa KPU RI sebelum ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

"Kesembilan parpol yang diverifikasi faktual tersebut berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat)," ungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada wartawan pada Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Pemilu-Pilkada Digelar Tahun yang Sama, Pakar Usul KPU Daerah Tak Perlu Menjabat 5 Tahun

Sebagai informasi, total ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi pada 14 September 2022.

Sembilan partai politik adalah partai parlemen yang merujuk pada UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 tidak perlu lagi diverifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Sementara itu, 9 partai politik lain, diverifikasi faktual syarat keanggotaan, kepengurusan, dan alamatnya, pada 15 Oktober-4 November 2022.

Sembilan partai politik nonparlemen itu yakni PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Ummat, Buruh, dan Garuda.

Baca juga: Pakar Anggap Jabatan KPU Daerah Seharusnya Diganti Serentak Usai Pilkada 2024

"Bagi 9 partai politik yang diverifikasi faktual, di rentang tanggal 10-23 November 2022, disilakan memperbaiki persyaratan kepengurusan dan keanggotaan berdasarkan hasil verifikasi faktual," kata Idham.

"Hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik baru akan diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022. Pada tanggal tersebut, KPU RI akan umumkan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024," tegasnya.