Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Honor yang Ditawarkan BRIN Turun Terus, Calon Enumerator Protes lalu Dimarahi, Pilih Mundur

Kompas.com - 10/11/2022, 15:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Ia menyayangkan pihak salah seorang dari panitia yang menyebut ia dan ribuan orang lainnya itu belum bisa disebut enumerator karena baru mengikuti pelatihan.

Padahal, kata dia, para peserta training sudah dibekali ID card, buku materi, dan aplikasi.

“Kami kalau mau teken kontrak kami enggak bisa karena angkanya terus berubah-ubah,” kata dia.

Penjelasan BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyangkal informasi tersebut. Menurut dia, saat ini pihaknya baru melakukan perekrutan, pengembangan metodologi, dan pelatihan.

BRIN juga baru akan memutuskan periode waktu pelaksanaan pengambilan data, sehingga belum ada penugasan ke lapangan.

"Jadi intinya mereka baru 'calon' petugas dan belum ada penugasan. Jadi mundur dari apa, penugasan saja belum ada," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/1/2022).

Handoko menjelaskan, pelaksanaan lapangan program SDKI direncanakan akan dilakukan pada awal 2023. Hal tersebut, imbuh dia, agar data dapat konsisten, sehingga fokus pelaksanaan diupayakan sependek mungkin.

Baca juga: Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi pada Proses Peralihan Pegawai BRIN

Lantaran belum menandatangani kontrak, Handoko menyebut bahwa belum ada nominal honor yang disepakati.

"Karena itu saya kurang paham dari mana bisa terpotong, nominalnya saja belum ada," katanya.

Selain itu, pihaknya juga belum menentukan personel yang akan terlibat. Sebab, Handoko menegaskan, tidak semua yang dilatih pasti akan ditugaskan.

"Juga belum tahu beban pasti dari setiap tim, jadi belum tahu nominalnya," tambah dia.

(Penulis: Diva Lufiana Putri | Editor: Inten Esti Pratiwi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com