Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ngaku Goda Empat Partai di Parlemen untuk Gabung KIB

Kompas.com - 10/11/2022, 13:13 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tengah membangun kedekatan dengan empat partai politik (parpol) parlemen untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Keempatnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“PAN terus melakukan komunikasi, ya betul dengan PKS, Demokrat, dengan PDI-P. Dengan yang lain tetap, dengan PKB tetap,” ujar Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Soal Pengusungan Capres, Zulhas: KIB Hati-hati, Enggak Grasak-grusuk

Menurut dia, upaya menjalin komunikasi politik tidak melanggar apa pun.

Sebaliknya, langkah itu justru baik untuk proses demokrasi di Indonesia.

“Walau nanti berbeda (pilihan) tetap saling menghargai, menjaga dimensi demokrasi kita,” kata dia.

“Bukan karena berbeda kita bermusuhan, atau kalau beda calon (presiden) bukan berarti kita tidak berkoordinasi. Tidak seperti itu,” ujar dia.

Yandri pun menampik anggapan upaya menggoda PKS dan Demokrat bertujuan menjegal langkah Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) dalam kontestasi elektoral mendatang.

Adapun Anies merupakan capres yang diusung Partai Nasdem yang tengah ditawarkan pada dua parpol oposisi pemerintah tersebut.

Baca juga: Anies di Hadapan Kader Nasdem: Nanti Kita Jalan Bersama-sama Demokrat dan PKS

Tanpa PKS dan Demokrat, Anies tak bisa melenggang ke Pilpres 2024 karena Nasdem tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Kita enggak ke sana. Kita mau koalisi. Kan belum tentu siapa capresnya,” kata dia.

Dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nampak masih cair.

Sejumlah parpol masih melakukan upaya penjajakan pembentukan koalisi, maupun penentuan pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan siapa capres-cawapres yang bakal diusungnya.

Begitu pun koalisi antara Partai Gerindra dan PKB.

Sementara itu, PKS, Demokrat, dan Nasdem belum menemukan kesepakatan koalisi karena disebut terganjal penentuan figur cawapres untuk mendampingi Anies.

Baca juga: Airlangga Tawarkan Demokrat dan PDI-P Bergabung dengan KIB

PKS masih tetap mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk menjadi pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Adapun Demokrat ingin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bersanding dengan Anies di posisi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com