Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/11/2022, 14:23 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) menetapkan Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Subang sebagai percontohan Smart Fisheries Village (SFV) berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pemanfaatan benih-benih unggul perikanan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, SFV UPT BRPI ditetapkan untuk memperbanyak calon induk unggul dan benih bermutu ikan air tawar.

“BRPI Sukamandi telah mengembangkan SFV satuan kerja yang berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan,” ujarnya saat mengunjungi BRPI Sukamandi mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian KP Antam Novambar, Selasa (8/11/2022).

Nyoman menyebutkan, SFV yang dikembangkan BRPI Sukamandi juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dengan mensinergikan hasil riset dan teknologi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) perikanan melalui pelatihan dan teaching factory (tefa).

“BPRI Sukamandi juga mewujudkan kegiatan usaha perikanan yang terhubung dari hulu ke hilir,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Kementerian KP Kembangkan Marine Aquarium Education Center di Pangandaran

Untuk diketahui, benih dan induk unggul untuk komoditas ikan air tawar ekonomis yang akan diproduksi, meliputi ikan gurami bima, ikan lele mutiara, ikan nila srikandi, ikan patin perkasa, ikan mas mustika, serta udang galah Gi Macro II.

Produk tersebut mempunyai keunggulan, baik pada aspek pertumbuhan maupun ketahanan terhadap penyakit jika dibandingkan dengan ikan-ikan budi daya pada umumnya. Ikan-ikan itu juga telah dirilis dan disebarluaskan ke masyarakat.

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan, konsep pengembangan yang akan diterapkan di BRPI Sukamandi adalah melalui sistem inti-plasma.

Konsep ini akan menjadikan BRPI Sukamandi sebagai inti, sedangkan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) mitra yang dibina penyuluh perikanan akan menjadi plasma.

Selain itu, SFV UPT BRPI Sukamandi juga akan mengembangkan pola tefa untuk mahasiswa serta taruna dan taruni.

Baca juga: Menteri KP: Jika Komoditas Rumput Laut Kita Tekuni Serius, Indonesia Bisa Jadi Champion...

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP mengunjungi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI)Sukamandi mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian KP Antam Novambar, Selasa (8/11/2022).
DOK. Humas Kementerian KP Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP mengunjungi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI)Sukamandi mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian KP Antam Novambar, Selasa (8/11/2022).

Tak hanya itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga tengah digencarkan, di antaranya dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk akses permodalan, penyuluh perikanan, pokdakan, dan pembudidaya ikan di Kabupaten Subang.

Untuk pokdakan dan pembudidaya ikan yang telah diidentifikasi dan dipilih adalah tujuh pokdakan dan satu pembudidaya sebagai plasma dari 48 pokdakan di Kabupaten Subang.

Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan Politeknik KP Karawang untuk kegiatan tefa bagi mahasiswa.

Nyoman mengatakan, BRPI memiliki area seluas 56 hektar (ha). Berdasarkan hasil identifikasi, lahan seluas 22,6 ha dapat dimanfaatkan untuk sewa atau kerja sama operasi (KSO).

“Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas perikanan budi daya dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” harapnya.

Sementra itu, Kepala BRPI Sukamandi Joni Haryadi mengatakan, dalam mengembangkan SFV UPT pihaknya turut memanfaatkan internet of things (IoT), khususnya dalam mengelola perairan tambak maupun minapadi.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Puncak Gernas BCL, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Perangi Sampah di Laut

Salah satu bentuknya adalah menggunakan aplikasi JALATECH untuk proses monitoring kualitas air secara online.

Adapun BRSDM sebelumnya telah menetapkan Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros sebagai pilot project SFV UPT.

SFV merupakan program pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Sebelumnya, program SFV telah diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono pada 2 Agustus 2022 saat pembukaan Rapat Kerja Teknis BRSDM di Jakarta.

Terdapat dua konsep SFV, yakni SFV Desa dan SFV UPT.

SFV merupakan program prioritas BRSDM untuk mendukung program terobosan Kementerian KP terkait pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak.

Baca juga: Tahun 2023, Kementerian KP Fokuskan Kuota Pendidikan untuk Anak Nelayan hingga Petambak Garam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com