Zaman (Semakin) Edan: Dari Ismail Bolong hingga "Bolongnya" Dana Komando

Penangkapan para kepala daerah memang termasuk ranah hukum, tetapi tidak bisa dipungkiri ada fenomena kooptasi pertambangan dan kekayaan alam di daerah yang dimainkan elite-elite.

Baca juga: Mewahnya Rumah Ismail Bolong, Dijuluki ‘Pak Bos’ di Lingkungan Sekitarnya

Dana komando dari heli bekas

Sebelum kasus Ismail Bolong mencuat dengan setoran ke petinggi polisi, jauh sebelumnya saya mendapat penuturan dari pelaku dan pemain “alat utama sistem persenjataan” atau alutsista.

Mendengar kisahnya, saya merinding karena dari pembelian satu butir peluru misalnya, ada sekian rupiah yang harus “disisihkan” untuk oknum militer.

Kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW) 101 di lingkungan TNI-AU dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 738,9 miliar juga tidak terlepas dengan “perang bintang” di tubuh TNI.

Baca juga: Di Sidang, Jaksa Ungkap Dana Komando Petinggi AU 4 Persen dari Cashback Beli Heli AW-101

Keinginan pimpinan TNI dan di TNI AU yang tidak klop, memunculkan peluang pengadaan helikopter AW 101 yang dipaksakan (Kompas.com, 13/10/2022).

Walau pengadaan heli AW 101 ditolak Presiden Jokowi, tetapi dengan alasan menggunakan anggaran TNI AU, pembelian pesawat heli tersebut tetap dilakukan.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Tiga prjaurit TNI AU termasuk perwira tinggi, Marsekal PErtama Fachri Adamy dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Heli yang dibeli ternyata pesanan Angkatan Udara India yang batal dipesan dan sempat digunakan terbang sejak 2012.

Artinya heli yang dibeli Irfan adalah heli “bekas” dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta TNI AU.

Parahnya lagi, tim internal TNI AU pada 2017 menemukan 12 kekurangan yang ada di heli yang didatangkan Irfan. Mulai dari jumlah kursi yang kurang, riwayat jam terbang yang tidak beres, tidak ada riwayat log book engine hingga peta digital yang belum terinstal.

Yang mengejutkan lagi, jaksa KPK dalam tuduhannya terhadap kasus pengadaan heli AW 101 menyebut adanya “cash back” yang diperuntukkan untuk dana komando sebanyak 4 persen atau senilai Rp 17,7 miliar yang “mengalir” ke petinggi TNI AU ketika itu, Marsekal Agus Supriyatna.

Baca juga: Prajurit TNI AU Ini Bantah BAP yang Sebut Dana Komando Hanya Bisa Digunakan Atas Perintah Eks KSAU

Tersangka Irfan menikmati Rp 183,2 miliar, sementara pabrikan heli AW 101 mendapat Rp 391,6 miliar dan distributor heli AW 101 memperoleh Rp 146,3 miliar.

Dari pengungkapan kasus Ismail Bolong ataupun kasus Irfan, hendaknya semakin membuka keberanian untuk mengungkap kasus-kasus yang selama ini “tabu” atau tidak berani disentuh aparat penegak hukum.

Permainan “backing” pertambangan liar, dana komando ataupun cukong-cukong yang ingin menguasai kekayaan alam dan tambang melalui Pilkada harus dienyahkan di republik ini.

Jangan sampai ramalan tentang zaman (semakin) edan Ronggowarsito terbukti kebenarannya dari masa ke masa.