Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Citra Jokowi dan Ma'ruf Amin Menurun

Kompas.com - 31/10/2022, 11:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 24 September-7 Oktober 2022 menunjukkan bahwa citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memiliki selisih jarak yang cukup jauh.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, citra Jokowi pada Oktober 2022 tercatat sebesar 75,1 persen. Sedangkan citra Ma'ruf Amin berada di angka 55,5 persen.

Dibanding survei Litbang Kompas pada bulan Januari dan Juni 2022, citra Jokowi dan Ma'ruf Amin mengalami penurunan seiring dengan turunnya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan.

"Berbagai persoalan yang membelit pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, terutama dari sisi penegakan hukum dan ekonomi, membuat penilaian publik terhadap kinerja pemerintah cenderung turun. Ini membuat citra pemimpin pemerintahan juga ikut turun," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie, dikutip dari Kompas.id, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Jawab Kritik BEM UI, Jubir Wapres: Maruf Amin Kerja ke Mana-Mana

Tingkat kepuasan pada kinerja pemerintahan sempat berada di angka 73,9 persen pada Januari 2022. Kemudian, turun menjadi 67,1 persen pada Juni 2022, dan 62,1 persen pada Oktober 2022.

Citra Jokowi yang menyentuh angka 80,1 persen pada Januari 2022 juga turun menjadi 76,5 persen pada Juni 2022 dan 75,1 persen pada Oktober 2022.

Setali tiga uang, citra Ma'ruf Amin juga terus turun dari 69,9 persen pada Januari 2022 menjadi 62,7 persen pada Juni 2022 dan 55,5 persen pada Oktober 2022.

Citra Ma'ruf Amin ini juga tercatat berada di titik terendah sejak ia menjabat pada Oktober 2019 lalu.

Namun, citra mantan ketua Majelis Ulama Indonesia ini bukan berarti terus melorot. Citranya sempat mencapai angka 74 persen pada April 2021 ketika citra Jokowi juga berada di puncak dengan angka 82,3 persen.

Baca juga: Maruf Amin Dikritik Pasif Bantu Pemerintahan, Jubir: Wapres Enggak Ada Urusan Dibilang Simbol

Litbang Kompas/RFC/BI Survei Litbang Kompas: Citra Jokowi 75,1 Persen, Ma'ruf Amin 55,5 Persen

Survei Litbang Kompas juga menunjukkan, tidak semua lapisan publik memberi nilai minor terhadap citra Ma'ruf.

Publik yang memberikan penilaian citra yang baik atau baik sekali kepada Ma'ruf berasal dari responden pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pendukung Jokowi pada Pemilu 2019.

Bahkan, dari kalangan pendukung PKB, citra Ma'ruf dipersepsikan naik, yaitu dari 66,7 persen pada Juni 2022 menjadi 68,4 persen pada Oktober 2022.

Sementara secara kewilayahan yang memberikan citra baik kepada Ma'ruf Amin adalah publik yang berasal dari luar Jawa.

Baca juga: Kritik Pedas BEM UI untuk 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Dikutip dari Kompas.id, Juru Bicara Wapres Masduki Badilowi mengatakan, Ma'ruf Amin memang memilih tidak bersuara ketika Presiden Jokowi sudah bersuara cukup kencang.

”Wapres dan Presiden seperti satu wajah dua badan, tetapi pada dasarnya satu kepemimpinan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menjaga supaya tidak terkesan mengejar popularitas. Tetapi, untuk hal-hal yang memerlukan penegasan atau penjelasan, Masduki meyakinkan bahwa Ma'ruf selalu hadir.

Sementara itu, terkait penurunan kepuasan atas kinerja pemerintah, Masduki memilih tidak memberikan alasan.

”Ekonomi seluruh dunia memang bermasalah tapi tidak bisa kita beralasan begitu. Jadi kami akan terus berusaha memperbaiki keadaan. Salah satu contoh, politik anggaran APBN kita cukup besar dana yang diperuntukkan bansos, sangat signifikan,” ujarnya.

Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, BEM UI Kritik Peran Maruf Amin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com