Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Rawannya Perbatasan Negara

Kompas.com - 31/10/2022, 09:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA 5 September 1972 teroris Black September menerobos masuk kawasan tempat tinggal atlet Israel di Olimpiade Musim Panas di Munich, Jerman. Sebelas atlet Israel tewas.

Tanggal 26 September 1972, merespon tragedi itu, Polisi Federal Jerman membentuk pasukan elite, unit taktis operasi khusus anti terror Greenzschutzgruppe-9 atau Penjaga Perbatasan Grup 9. Ini adalah sebuah contoh dari betapa rawannya wilayah perbatasan sebuah negara bila tidak diawasi dengan ketat.

Jauh sebelumnya, ratusan tahun sebelum Masehi sudah ada tembok China atau The Great Wall yang terkenal itu. Tembok yang dibangun sepanjang perbatasan untuk mencegah masuknya suku nomaden yang sering menyerang China ketika itu. Sebuah format dari ketatnya pengawasan perbatasan diperlukan untuk melindungi keamanan nasional.

Baca juga: Ke Natuna, Mahfud Tegaskan Perbatasan Negara Harus Diamankan

Berikutnya kita mengenal pula Tembok Berlin yang berfungsi sepanjang era perang dingin untuk memisahkan kawasan perbatasan kritis di daerah penuh ancaman antara blok Barat dengan Blok Timur. Tembok perbatasan bagi upaya menjaga national security.

Pada saat perang dingin muncul SDI (Strategic Defense Inisiative) di era Presiden Ronald Reagan. SDI tersebut berupa “pagar imajiner” di daerah perbatasan kritis untuk membentengi negara-negara Blok Barat terhadap kemungkinan serangan peluru kendali antar benua ICBM (Intercontinental Balistic Missile) dari Blok Timur.

Kesemua itu adalah contoh dari bagaimana konsep pagar di sepanjang daerah perbatasan terutama wilayah yang kritis telah menjadi prioritas atau bagian utama dari satu sistem pertahanan negara.

Lalu lalang orang bepergian antar negara telah membuat pelabuhan laut dan pelabuhan udara antar bangsa serta perbatasan darat sebuah negara harus diawasi ketat.

Itu sebabnya dilakukan pemeriksaan paspor oleh pihak imigrasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke sebuah negara adalah orang yang jelas identitasnya dan jelas kepentingannya.

Di banyak negara maju, antara lain di Australia, institusi imigrasi dijalankan oleh Department of Immigration and Border Protection atau Departemen Imigrasi dan Penjaga Perbatasan. Sekali lagi wilayah perbatasan negara adalah kawasan yang harus berada dalam pengawasan yang ketat. Dalam hal ini terutama sekali daerah perbatasan yang kritis atau rawan.

Selat Malaka paling rawan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dan mengandung kekayaan alam yang luar biasa, pasti menjadi incaran banyak negara untuk dapat menikmati kandungan kekayaan alamnya, baik secara legal maupun illegal.

Indonesia memang rawan diintervensi oleh kepentingan banyak negara. Itu sebabnya, wilayah perbatasan negara Indonesia menjadi sangat rawan. Salah satu wilayah perbatasan yang sangat amat rawan adalah kawasan Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, karena merupakan rute utama jalur lalu lintas manusia yang bepergian dan perdagangan barang dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik dan sebaliknya. Ratusan ribu kapal melintas setiap tahunnya. Belum lagi aneka penyelundupan dan pencurian kekayaan laut Indonesia yang terjadi sepanjang waktu.

Baca juga: Curi Ikan di Selat Malaka, Nakhoda Kapal Asal Taiwan Didenda Rp 100 Juta

Itu sebab kawasan Selat Malaka sebagai wilayah perbatasan kritis dan rawan dipastikan memerlukan sistem pengawasan perbatasan yang super ketat.

Pengawasan super ketat baik di perairan dan terlebih lebih dari dan di udara. Dapat dibayangkan betapa fatalnya bila wilayah udara di wilayah perbatasan yang sangat amat rawan itu di delegasikan pengelolaannya kepada otoritas penerbangan negara lain.

Alasan tentang demi menjaga International Aviation Safety, sangat tidak masuk akal, karena terbukti pada tragedi kejadian 9/11 tahun 2001 di Amerika Serikat (AS).

Tanggal 11 September tahun 2001 sebuah pesawat American Airlines Boeing 767 yang memuat 20.000 galon bahan bakar jet menabrak North Tower Gedung World Trade Center di New York City pada pukul 08.45 pagi. Berikutnya, lebih kurang 18 menit kemudian Boeing 767 United Airlines 175 menghantam South Tower pada Gedung yang sama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com