Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Nilai Peluang DPR Selesaikan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 bak Mimpi

Kompas.com - 27/10/2022, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 sulit untuk diselesaikan pada tahun ini.

Peneliti Formappi Taryono beralasan, dari 40 RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2022, DPR baru menyelesaikan 13 padahal masa sidang DPR pada tahun 2022 tinggal menyisakan dua bulan.

"Masa sidang yang tersisa tinggal satu kali lagi, sementara beban RUU yang masih tertunggak berjumlah 27 RUU," kata Taryono dalam konferensi pers, Kamis (27/10/2022).

"Belum lagi, intensitas menuju tahun politik sudah makin menyita waktu anggota DPR mulai saat ini. Itu artinya peluang untuk menuntaskan 27 RUU itu bak mimpi saja," ujarnya lagi.

Baca juga: Baleg: 81 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Salah Satunya Perampasan Aset

Taryono mengatakan, dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, Agustus-Oktober 2022 lalu, DPR hanya menyelesaikan satu RUU yang masuk daftar Prolegnas Prioritas yakni RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Itu artinya beban kerja legislasi DPR masih sangat berat di tengah ruang dan waktu yang makin terbatas hingga penghujung tahun 2022 mendatang," kata Taryono.

Kemudian, ia menyoal soal pengesahan RUU PDP yang disebutnya memang patut diapresiasi.

Namun, momentum selesainya RUU itu dianggap lambat setelah munculnya berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menghebohkan publik.

Baca juga: DPR Hanya Sahkan 8 RUU di 2021, Ketua DPP Nasdem: Potret Buram Prolegnas

Taryono mengatakan, setelah UU PDP berlaku, DPR dan pemerintah juga harus memastikan UU ini berjalan efektif dan dipahami oleh semua pihak terkait, baik itu perusahaan digital, perusahaan swasta yang mengumpulkan data pribadi, maupun masyarakat umum.

"Jangan sampai undang-undang ini tumpul berhadapan dengan korporasi dan juga lembaga publik. Upaya literasi terkait data pribadi harus dilakukan secara massif agar UU PDP punya manfaat," ujarnya.

Taryono menambahkan, buruknya kinerja legislasi DPR juga tercermin dari perpanjangan pembahasan sejumlah RUU.

Ia menyebutkan, pada masa sidang lalu, terdapat tiga RUU yang pembahasannya diperpanjang, yakni RUU Hukum Acara Perdata, revisi UU Narkotika, dan RUU Landas Kontinen.

"Untungnya keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU tertolong dengan laju perkembangan proses penyusunan dan pembahasan sejumlah RUU lain," kata Taryono.

Sementara itu, RUU yang disetujui DPR menjadi RUU inisiatif DPR pada masa sidang lalu adalah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Baca juga: Apa yang Harus Dipenuhi Badan Publik atau Korporasi agar Tak Kena Sanksi UU PDP?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.