Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emosionalnya Komarudin Watubun saat Beri Peringatan untuk FX Rudy....

Kompas.com - 26/10/2022, 16:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

"Tetapi disiplin harus tetap ditegakkan. Di dalam partai," lanjutnya.

Hasto menjelaskan mengapa kedisiplinan seluruh kader harus ditegakan.

Sebab, kata Hasto, PDI-P dibentuk bukan sebagai kumpulan orang yang tidak memiliki cita-cita bersama.

"Partai bukan suatu gerombolan, tapi partai mengabdi pada cita-cita yang lebih besar," ujarnya.

Baca juga: Beda Sikap PDI-P Saat Jatuhkan Sanksi: Teguran Lisan untuk Ganjar, Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel

Hasto kemudian menyinggung soal kepemimpinan nasional dan dikaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurut dia, sebagai bagian bangsa, PDI-P juga menilai penting proses terkait Pilpres.

Namun, bagi PDI-P, proses pemilihan kepemimpinan nasional harus dipertimbangkan dengan matang dan jernih.

"PDI-P ada sepanjang bangsa ini ada dan urusan pemimpin nasional akan membawa tanggungjawab yang tidak ringan," imbuh dia.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menjunjung tinggi kesamaan di setiap kader.

Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi, PDI-P tidak pandang bulu. Termasuk dijatuhkannya sanksi pada FX Rudy yang merupakan kader senior PDI-P.

"Oleh karenanya partai melakukan equal treatment, partai melakukan hal yang sama," pungkas Hasto.

Respons FX Rudy

Sementara itu, Rudy menyatakan, dirinya siap menerima sanksi tersebut.

Begitu pula, tanggung jawab sebagai kader PDI-P mematuhi hasil Kongres V PDI-P yang mengamanahkan kewenangan pencapresan berada di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap ketum PDI-P, Ibu Prof Hajah Megawati Soekarnoputri sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata Rudy di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Rudy yang menggunakan baju seragam PDI-P berwarna merah itu tampak berbicara lantang. Tidak ada wajah tegang sedikit pun yang terlihat usai menerima sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com