Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Emosionalnya Komarudin Watubun saat Beri Peringatan untuk FX Rudy....

Kompas.com - 26/10/2022, 16:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPC Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy resmi mendapat sanksi peringatan keras dari DPP PDI-P buntut dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden.

Sanksi dijatuhkan oleh DPP PDI-P setelah Rudy dipanggil untuk memberikan klarifikasi di gedung DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2022).

Tampak dua elite PDI-P yang menerima Rudy saat itu  yakni Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

Setelah proses klarifikasi berlangsung selama 1,5 jam, Rudy bersama Komarudin dan Hasto menggelar jumpa pers bersama.

Komarudin yang memulai membacakan keputusan partai.

Baca juga: Dukung Ganjar Capres, FX Rudy Resmi Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras oleh PDI-P

Komarudin mengumumkan keputusan itu dengan penuh emosional. Ia tampak sedih karena Rudy harus menerima sanksi tersebut.

Komarudin mengaku Rudy adalah teman seperjuangannya dalam merintis karir politik di PDI-P.

"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

"Saya serahkan ini untuk dilaksanakan," lanjut Komarudin menyerahkan surat sanksi kepada Rudy.

Pada momen itu, tangan Komarudin terlihat bergetar saat memegang map berisikan surat sanksi terhadap Rudy.

Baca juga: Terancam Sanksi Usai Dukung Ganjar, FX Rudy Singgung Dewan Kolonel yang Ingin Puan Nyapres

Begitu pula ketika Komarudin bersalaman dengan Hasto dan Rudy.

Tangan Komarudin masih bergetar saat menyerahkan map tersebut kepada Rudy yang adalah teman seperjuangannya di PDI-P.

Ilustrasi kandidat capres pilihan PDI-P: Ganjar Pranowo atau Puan Maharani?Istimewa Ilustrasi kandidat capres pilihan PDI-P: Ganjar Pranowo atau Puan Maharani?

Diperlakukan sama semua kader

Hasto pun turut menyinggung momen emosional ini.

Menurut Hasto, hal ini karena Komarudin dan Rudy adalah teman seperjuangan bersama di PDI-P.

"Pak Komar sampai bergetar (menyerahkan map ke Rudy) karena memang mereka teman seperjuangan bersama," kata Hasto.

"Tetapi disiplin harus tetap ditegakkan. Di dalam partai," lanjutnya.

Hasto menjelaskan mengapa kedisiplinan seluruh kader harus ditegakan.

Sebab, kata Hasto, PDI-P dibentuk bukan sebagai kumpulan orang yang tidak memiliki cita-cita bersama.

"Partai bukan suatu gerombolan, tapi partai mengabdi pada cita-cita yang lebih besar," ujarnya.

Baca juga: Beda Sikap PDI-P Saat Jatuhkan Sanksi: Teguran Lisan untuk Ganjar, Keras dan Terakhir pada Dewan Kolonel

Hasto kemudian menyinggung soal kepemimpinan nasional dan dikaitkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurut dia, sebagai bagian bangsa, PDI-P juga menilai penting proses terkait Pilpres.

Namun, bagi PDI-P, proses pemilihan kepemimpinan nasional harus dipertimbangkan dengan matang dan jernih.

"PDI-P ada sepanjang bangsa ini ada dan urusan pemimpin nasional akan membawa tanggungjawab yang tidak ringan," imbuh dia.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDI-P menjunjung tinggi kesamaan di setiap kader.

Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi, PDI-P tidak pandang bulu. Termasuk dijatuhkannya sanksi pada FX Rudy yang merupakan kader senior PDI-P.

"Oleh karenanya partai melakukan equal treatment, partai melakukan hal yang sama," pungkas Hasto.

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo tiba di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).Dokumentasi PDI-P Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo tiba di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Respons FX Rudy

Sementara itu, Rudy menyatakan, dirinya siap menerima sanksi tersebut.

Begitu pula, tanggung jawab sebagai kader PDI-P mematuhi hasil Kongres V PDI-P yang mengamanahkan kewenangan pencapresan berada di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap ketum PDI-P, Ibu Prof Hajah Megawati Soekarnoputri sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata Rudy di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Rudy yang menggunakan baju seragam PDI-P berwarna merah itu tampak berbicara lantang. Tidak ada wajah tegang sedikit pun yang terlihat usai menerima sanksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com