Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Ganjar Capres, FX Rudy Resmi Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras oleh PDI-P

Kompas.com - 26/10/2022, 15:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memutuskan, partai menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo atas pernyataan dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Komarudin mengumumkan keputusan itu dengan penuh emosional. Ia tampak sedih karena Rudy harus menerima sanksi tersebut.

Komarudin mengaku Rudy adalah teman seperjuangannya dalam merintis karir politik di PDI-P.

"Karena Pak Rudy ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada saudara FX Rudyatmo," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: FX Rudy Berikan Salam Metal Saat Penuhi Panggilan DPP PDI-P

"Saya serahkan ini untuk dilaksanakan," lanjut Komarudin menyerahkan surat sanksi kepada Rudy.

Sebelum itu, Komarudin menjelaskan bahwa pemanggilan Rudy untuk klarifikasi berlangsung lebih lama daripada Ganjar.

Untuk Rudy, klarifikasi berlangsung lebih kurang 1,5 jam. Sementara Ganjar berlangsung satu jam.

Adapun klarifikasi dilakukan mulai pukul 11.00 WIB hingga lebih kurang 12.30 WIB.

Baca juga: Buntut Pernyataan Dukung Ganjar Capres, FX Rudy Dipanggil DPP PDI-P Hari Ini

"Pemeriksaan terhadap Pak Rudy memang agak sedikit lama karena sebagai kader senior, dan Pak Rudy sebagai teman seperjuangan," ucap Komarudin.

Kendati menganggap sebagai kader senior dan rekan seperjuangannya, Komarudin tegas menjatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir pada Rudy.

Komarudin mengeklaim, dalam pengambilan keputusan harus tidak pandang bulu.

"Tapi di ruangan ini, kemarin saya sampaikan kita menjatuhkan sanksi supaya kader-kader kita ini merasa adil dari Sabang sampai Merauke," tutur dia.

Komarudin mengatakan, Rudy terbukti melanggar keputusan kongres V PDI-P bahwa hal yang menyangkut pencapresan adalah kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Seluruh kader tertib, tanpa kecuali," ungkap dia.

Sebelumnya, FX Rudy menyebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, "laku" untuk Pilpres 2024.

Pasalnya, menurutnya, sejumlah partai telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024, seperti Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

"Artinya, kader PDI-P "laku dijual". Ganjar dicalonkan berarti kader itu bagus kan. Bukan hanya bagi internal (PDI-P) saja, eksternal juga, ada PAN juga," kata Rudy, Selasa (18/10/2022).

Rudy mengatakan, dukungan dari partai lain tidak seharusnya diartikan sebagai pembajakan kader PDI-P, sebab hal itu justru menunjukkan bahwa kinerja Ganjar dinilai baik.

"Bukan membajak, kita realistis saja. Saya senang ada kader yang dipinang. Banyak yang mendukung berarti baik kan," ujar Rudy.

Meski begitu, Rudy menyatakan, dia akan tetap menunggu putusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum perihal capres yang akan diusung oleh PDI-P.

"Saya dukung. Kader mendukung kader kan sah, tapi semua manut (nurut) Ketum (Megawati Soekarnoputri). Saya mendukung satu juta persen," ucap Rudy.

Atas pernyataan itu, Rudy dipanggil oleh DPP PDI-P untuk melakukan klarifikasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com