Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stok Menipis, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Disebut Kian Melambat

Kompas.com - 25/10/2022, 22:53 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat disebut kian melambat belakangan ini.

Koordinator Advokasi LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyebut laju vaksinasi terus mengalami penurunan setidaknya sejak Mei 2022.

Ia mencatat pada Agustus 2022, Indonesia hanya mampu melakukan 3,5 juta suntikan atau 50 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2022 yang berhasil melakukan 7 juta suntikan.

“Selain animo masyarakat yang menurun, stok vaksin di berbagai daerah sudah mulai menipis dan tak jarang pemerintah daerah menutup layanan vaksinasi,” kata Firdaus dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta Menipis, Cuma Tersedia di 5 Faskes Ini

Firdaus menyebut kondisi tersebut mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin booster.

Apalagi, kata Firdaus, Indonesia sebelumnya menargetkan sasaran vaksinasi booster kepada 234.666.020 jiwa, sebagaimana vaksin dosis 1 dan dosis 2.

Akan tetapi, hingga akhir September 2022, baru sekitar 27 persen dari target sasaran yang berhasil mendapatkan vaksinasi booster.

Dengan capaian tersebut, ia mengatakan bahwa angka itu masih jauh dari rekomendasi yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia, WHO.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Tangani Kelangkaan Vaksin Covid-19

“Capaian yang masih jauh dari yang direkomendasikan WHO, yakni 50 persen dari target sasaran,” ungkap dia.

Firdaus mengatakan, pada akhir September 2022, Kementerian Kesehatan mencatatkan stok vaksin Covid-19 kini hanya tersedia lima juta dosis yang sebagian besar telah terdistribusi ke daerah.

Menurut Firdaus, kelangkaan vaksin dan rendahnya cakupan vaksinasi booster bisa membahayakan Indonesia di tengah upaya pemerintah mengakhiri pandemi.

Berdasarkan data WHO, Firdaus menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memiliki jumlah pertambahan kasus dan kematian Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.

Bahkan tingkat kematian di Indonesia terbilang mengkhawatirkan, di atas rata-rata angka kematian global.

“Indonesia belum mampu menurunkan rata-rata angka kematian yang masih di angka 2,7 persen menjadi kurang dari 1 persen bahkan zero kematian,” ungkap Firdaus.

Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengatasi permasalahan kelangkaan vaksin Covid-19.

“Pemerintah harus secepatnya menangani kelangkaan vaksin dan meningkatkan laju vaksinasi booster untuk memperkuat kekebalan komunitas dari vari ancaman varian baru Covid-19,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com