Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik pada Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan mengalami peningkatan.

Hal itu nampak dari jajak pendapat Litbang Kompas yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022.

“Kepuasan masyarakat mencapai 74,6 persen atau sedikit naik dari survei Juni 2022 (73,1 persen),” kata peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo dikutip dari Harian Kompas, Senin (24/10/2022).

Yoga menyampaikan, tingkat kepuasan terjadi secara merata pada responden laki-laki dan perempuan.

Begitu pula pada seluruh lapisan ekonomi masyarakat baik tingkat bawah, tengah dan atas.

Baca juga: Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada 5 Aspek Penegakan Hukum Terburuk sejak Oktober 2019

Ia menuturkan apresiasi publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan dipengaruhi oleh tuntasnya polemik soal perpanjangan masa jabatan presiden, dan kenaikan harga minyak goreng.

“Kekhawatiran masyarakat telah terjawab dengan keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang menyepakati jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujarnya.

Yoga menilai kepuasan publik juga meningkat karena respons cepat pemerintah memberi solusi atas sejumlah isu yang menjadi perhatian publik.

“Rentetan yang peristiwa yang kembali menguras perhatian masyarakat ialah kenaikan harga BBM bersubsidi, kasus kematian Brigadir J, kebocoran data yang melibatkan akun pretas Bjorka,” katanya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Penegakan Hukum Menurun

“Keputusan DPR mengganti hakim konstitusi, tragedi Kanjuruhan di Malang, serta teror keamanan di Papua,” ujar Yoga melanjutkan.

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menggunakan metode wawancara langsung pada 1.200 responden.

Penentuan responden dilakukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pejabat Berwenang Perlu Mundur akibat Tragedi Kanjuruhan