Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keteguhan Surya Paloh Bela Anies dan Tetap Bersama-sama Jokowi meski Istana Persilakan Pamit

Kompas.com - 23/10/2022, 08:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapat respons negatif di masyarakat serta imbas hubungan dirinya dan Nasdem dengan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Paloh dalam acara silaturahim dengan 50 guru besar perguruan tinggi di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Paloh menegaskan, tidak ada yang salah dengan menjadikan Anies bakal calon presiden. Namun, ia mengakui, keputusan politik itu tidak disukai.

“Ini faktor suka/enggak suka,” kata Paloh, Sabtu.

Baca juga: Soal Jokowi Tak Balas Peluk Surya Paloh, Stafsus Mensesneg: Kalau Tak Komit Lagi, Pamit Baik-baik

Ia membandingkan keputusannya mendeklarasikan Anies dengan keputusannya mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurutnya, dukungan yang diberikan Nasdem kepada 2 tokoh tersebut sama-sama berbalas cibiran.

"Kan aneh dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun," ujar dia.

"Saya dukung Ahok karena saya yakin dia yang terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies, pada waktu ini yang saya anggap tepat memperkuat nilai nilai kebangsaan," ujar Paloh.

Ia juga menganggap tidak tepat anggapan bahwa Anies Baswedan orang di luar pemerintahan. Sebab, baru pada 16 Oktober 2022 Anies selesai bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta, sedangkan deklarasi oleh Nasdem dilakukan saat Anies masih gubernur.

"Jadi di orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Jadi apa (persoalannya)?” ucapnya.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Pencapresan Anies Tak Langgar Kesepakatan Koalisi: Kecuali Presiden Bilang Jangan

Anies, menurut pandangannya, punya jam terbang tinggi untuk dideklarasikan sebagai bakal calon orang nomor 1 republik.

Maka dari itu pula, ia merasa deklarasi itu tidak akan melanggar komitmen dengan partai-partai koalisi di pemerintahan.

Paloh juga mengeklaim tak akan merasa masalah bila Anies akhirnya gagal maju sebagai calon presiden bila tidak terjadi koalisi antara Nasdem dengan partai politik lain.

“Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban. Jangan dipikir ini hidup matinya (Nasdem). Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain kan itu yang kita mau," ujar Paloh.

Hubungan dengan Jokowi

Deklarasi Anies sebagai bakal calon presiden dari Nasdem bersambut negatif dari partai-partai koalisi pemerintahan. Beberapa di antaranya bahkan memandang Nasdem perlu keluar dari koalisi partai pendukung rezim Joko Widodo.

Paloh menolak pendapat itu.

Ia juga bersikukuh bahwa desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle untuk menendang Nasdem akan kembali pada kehendak Jokowi sendiri.

Baca juga: Surya Paloh: Dukung Ahok Dibilang Penista Agama, Dukung Anies Dibilang...

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan paparannya pada acara silaturahmi dengan 50 guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta pada Sabtu (22/10/2022).Kompas.com/ Dian Erika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan paparannya pada acara silaturahmi dengan 50 guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta pada Sabtu (22/10/2022).

"Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur (dari kabinet) kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki," kata Paloh.

"Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogratif beliau itu yang kita tahu. Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu," ujarnya.

Paloh mengeklaim, hubungannya dengan eks Wali Kota Solo itu bagus, kendati dalam helatan ulang tahun Partai Golkar pada Jumat (21/10/2022) lalu, Jokowi tak berpelukan dengan dirinya.

Baca juga: Surya Paloh: Tidak Ada Alasan Nasdem Mundur dari Kabinet kalau Bukan Dimundurkan

Sontak hal itu menjadi sorotan, tetapi Paloh mengeklaim bahwa “kemesraan” tidak selalu perlu diumbar ke publik.

"Enggak-enggak (engga ada pelukan) jarang sekali ya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini (berpelukan). Barangkali agak berbeda kalau pertemuan berdua, agak beda ya," ujar bos Media Group tersebut.

Persilakan pamit

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Jokowi maka seharusnya tahu diri.

Hal itu disampaikan Faldo menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Jokowi tampak tidak membalas ajakan berpelukan Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar.

"Kalau tidak komit lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Pamit baik-baik," kata Faldo, Sabtu.

Menurutnya, koalisi pemerintah memang sudah seharusnya solid mendukung pemerintahan hingga akhir.

"Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai. Termasuk, soal keberlanjutan pemerintahan. Ini pesan utamanya," tegas Faldo.

Baca juga: Nasdem Sebut Anies Baswedan Punya Jam Terbang Tinggi sebagai Capres

 

Kemudian, Faldo juga menyinggung soal pidato Jokowi di acara HUT Partai Golkar tersebut. Menurutnya, presiden berkali-kali mengatakan harus hati-hati mencari sosok calon pemimpin. Presiden juga menekankan agar tidak perlu terburu-buru. Sebab, masalah yang akan dihadapi ke depan akan berat.

"Antara lain krisis ekonomi dan pangan. Jadi perlu duduk bersama dulu, mendudukan permasalahan yang jadi tugas selanjutnya," kata Faldo.

Meski demikian, ia menilai jika sikap presiden yang tidak membalas pelukan Surya Paloh bukan menandakan ada permasalahan personal.

Sebab, saat mengawali pidatonya Presiden Jokowi menyebut semua nama ketua umum parpol yang hadir. Termasuk, Surya Paloh.

"Saya kira tidak ada soal personal, dalam pidato hampir semua nama tokoh disebut Presiden. Tidak ada masalah," ujarnya.

 

Baca juga: Airlangga Sindir Deklarasi Capres yang Terlalu Dini, Nasdem: Anies Ditunggu Pendukungnya

Sebelumnya, sebuah video yang yang menangkap momen Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar menjadi perbincangan.

Dalam video tersebut tampak Surya Paloh merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi. 

Sementara itu, tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Namun, Jokowi tampak tidak merangkul balik Surya Paloh. Presiden hanya menepuk pundak kiri bos Media Group itu.

Presiden Jokowi lantas mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang berada di belakang Surya Paloh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com