Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Divonis 9 Tahun Penjara

Kompas.com - 19/10/2022, 20:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan dalam kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Djuyamto menyatakan, Terbit terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 5 bulan kurungan," kata Djuyamto membacakan amar putusannya, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Plt Kadis PUPR Ungkap Koordinasikan Proyek di Langkat lewat Kakak Terbit Perangin Angin

Selain menjatuhkan hukuman pidana badan dan denda, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terbit Rencana Perangin Angin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ujar Djuyamto.

Selain itu, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman kepada kakak kandung Terbit, Iskandar Perangin Angin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II Iskandar Perangin Angin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider kurungan selama 5 bulan kurungan,” ujar Djuyamto. 

Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa KPK Zainal Abidin meminta Terbit dihukum 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Selain itu, Jaksa meminta hak politiknya dicabut selama lima tahun.

Baca juga: Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Akan Divonis Hari Ini

Dalam sidang hari ini, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap orang kepercayaan Terbit, Marcos Surya Abdi dengan hukuman 7 tahun enam bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Kemudian, Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada orang kepercayaan Terbit lainnya, Shuhandra dan Isfi Syafitradan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Adapun Terbit ditetapkan tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Januari 2022. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 786 juta.

Jaksa kemudian mendakwa Terbit telah menerima suap dari kontraktor bernama Muara Perangin Angin sebesar Rp 572 juta.

Suap diberikan karena Muara telah ditetapkan sebagai pemenang tender pengerjaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam perkara ini, Muara telah divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com