Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas" Ungkap Mayoritas Publik Anggap DPR Tidak Transparan Kelola Anggaran

Kompas.com - 17/10/2022, 12:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan bahwa masyarakat atau responden menilai DPR tidak transparan dalam pengelolaan dana atau anggaran.

Tercatat sebanyak 35,6 persen responden berpandangan DPR saat ini tidak transparan. Hanya 14,4 persen yang menjawab transparan.

"Dalam hal ini, kurang dari seperlima responden yang menganggap fungsi anggaran telah dilakukan transparan," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni dikutip Kompas.id, Senin (17/10/2022).

"Tujuh dari 10 responden masih meragukan akuntabilitas DPR dalam fungsi anggaran maupun pengelolaan anggaran," sambungnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 23 Persen Responden Tak Yakin Kinerja DPR Akan Membaik

Dalam survei tersebut, tercatat sebesar 36,7 persen responden menilai DPR kurang transparan dan sisanya, 13,3 persen menjawab tidak tahu.

Kendati demikian, Litbang Kompas melihat adanya tren peningkatan anggapan atas transparansi pengelolaan anggaran dalam hal ini jika dibandingkan periode Oktober 2021.

"Pada jajak pendapat Oktober 2021, baru 11,3 persen responden yang menyebut pengelolaan dana DPR transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Arita.

Lebih lanjut, Arita juga mengungkapkan survei Litbang Kompas terhadap kepercayaan publik pada DPR untuk memerangi korupsi.

Hasilnya, sebanyak 64,7 persen responden tak yakin anggota DPR bebas korupsi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas”: Citra DPR Kembali Merosot

"Angka keraguan pada kredibilitas DPR ini makin tinggi jika digabungkan dengan 21,8 persen yang kurang yakin DPR antikorupsi. Artinya, 9 dari 10 responden belum melihat DPR bebas dari korupsi," beber Arita.

Sekadar informasi, survei dilakukan melalui telepon pada 4-6 Oktober 2022.

Sebanyak 508 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Tingkat kepercayaan metode survei 95 persen, margin of error lebih kurang 4,35 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com