Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berantas Mafia di Tubuh Polri, Komisi II Minta Kapolri Pegang Komitmen Presisi

Kompas.com - 15/10/2022, 14:39 WIB
Dwi NH,
Sheila Respati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk berkomitmen, konsisten, dan konsekuen dengan Presisi. 

Utamanya, dalam memberantas praktik mafia di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini. Sebagai informasi, Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. 

"Semua rangkaian kasus besar yang melibatkan para oknum level rendah hingga petinggi Polri menunjukan adanya mafia di tubuh Polri saat ini. Seharusnya tidak ada tempat bagi mafia dalam bentuk dan sifat apa pun," ujar Junimart dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/10/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi peristiwa penangkapan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Teddy Minahasa. Teddy diduga terlibat dalam kasus peredaran barang bukti sitaan berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 kilogram (kg).

Baca juga: Teddy Minahasa Tersangka 4 Hari Setelah Ditunjuk Jadi Kapolda Jatim, Penentuan Jabatan di Polri Dipertanyakan

Menurut Junimart, permasalahan di internal Polri, mulai dari peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo serta konsorsium 303 judi online, hingga penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa telah mempertontonkan adanya permainan kotor di tubuh Polri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu berharap semua peristiwa yang telah mencoreng citra Polri dapat dijadikan alasan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan perbaikan secara utuh dan menyeluruh.

“Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Polri perlu melakukan perbaikan institusi secara utuh menyeluruh, mereformasi,” imbuh politisi yang juga mantan pengacara itu di Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Tak lupa, Junimart memberikan apresiasi terhadap upaya yang sudah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam menindak para perwira tinggi di tubuh Polri.

Baca juga: Jokowi: Kapolri Masih Pak Listyo Sigit Prabowo

Polri dan BNN harus jadi garda terdepan

Pada kesempatan tersebut, Junimart mengatakan bahwa Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menjadi garda terdepan serta benteng pelindung bagi masyarakat dan generasi muda dari kejahatan narkoba dan judi.

"Bukan mereka (anggota Polri) justru menjadi pelaku kejahatan tersebut," ucapnya.

Junimart mengaku keterlibatan Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga mengkoordinir langsung praktik penjualan barang bukti sitaan berupa narkoba jenis sabu terdengar miris.

Apalagi, oknum yang melakukan kegiatan terlarang tersebut adalah tiga anak buah Irjen Pol Teddy Minahasa. Mereka adalah anggota Polri aktif dan bertugas di Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Baca juga: Profil Irjen Teddy Minahasa, Pernah Bongkar Kasus Narkotika Terbesar di Sumbar

"Hari ini oknum jenderal, berpangkat Irjen bersama tiga anak buahnya yang juga polisi aktif ditangkap karena memperdagangkan barang bukti sitaan berupa sabu,” jelas Junimart.

Sebelumnya, kata dia, juga terjadi peristiwa perampokan sepeda motor warga oleh tiga oknum bintara Polri di Sumut.

“Kejadian ini yang baru terungkap kepermukaan dan saya meyakini lebih banyak yang belum diungkap. Ada apa ini, menunggu lagi viral dulu? miris dan memalukan," kata Junimart.

Kapolri harus bertindak serius

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di tubuh Polri, Junimart meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar bertindak serius dalam pemberantasan narkoba dan judi.

Tak hanya praktiknya, kata dia, Kapolri juga harus serius menindak setiap oknum yang terlibat di dalamnya.

Baca juga: Polri Diminta Buru Oknum Suporter Provokator dan Usut Tuntas Pihak Bertanggung Jawab

“Perang terhadap judi, narkoba tidak boleh dihambat oleh segelintir oknum yang memanfaatkannya, siapapun itu,” imbuh Junimart.

Ia juga meminta Polri untuk membuka diri apabila ada informasi mengenai kasus-kasus judi dan narkoba.

“Polri sudah saatnya membuka hotline yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan semua kasus judi dan narkoba, termasuk yang khusus melibatkan oknum kepolisian,” pungkas Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com