TGIPF Kanjuruhan: Pengurus PSSI Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menyatakan, pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mesti bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan sedikitnya 132 orang itu.

"Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," kata Ketua TGIPF Mahfud MD dalam keterangan pers, Jumat (14/10/2022).

Mahfud menuturkan, kesimpulan itu diambil TGIPF karena hasil pemeriksaan menunjukkan semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, PDI-P Usul Pileg Sistem Proporsional Tertutup

Ia menyebutkan, semua pemangku kepentingan berlindung di bawah aturan maupun kontrak yang sah secara formal.

"Dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, tanggung jawab yang dibebankan pada PSSI terdiri atas tanggung jawab hukum yang bersandar pada aturan-aturan resmi maupun tanggung jawab moral.

Baca juga: Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Ia mengakui, hukum sebagai norma kerap kali dimanipulasi sehingga tanggung jawab hukum itu mesti merujuk pada asas hukum yang berbunyi salus populi suprema lex.

"Naik ke asas tanggung jawab asas hukum itu apa, solus populi suprema lex, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada, dan ini sudah terjadi keselamatan rakyat publik terinjak-injak," kata Mahfud.

"Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," ujar dia.