Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jadi Parpol Pertama yang Berani Deklarasikan Ganjar Capres, PSI: Hajar Aja, Sikat

Kompas.com - 11/10/2022, 21:56 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mengatakan pihaknya punya keberanian untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Ia menyatakan sikap itu yang tidak dimiliki oleh partai politik (parpol) lain.

“Yang dia (Ganjar) butuhkan apa? Partai. Karena partai lain masih ita itu (tidak jelas), di PSI malah hajar aja, sikat,” kata Giring di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Giring kemudian mengungkapkan, PSI melihat masyarakat menginginkan Gubernur Jawa Tengah itu turut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu nampak dari hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei yang banyak menempatkan Ganjar sebagai capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

Baca juga: Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Hasil serupa, menurut Giring, didapatkan juga dari hasil jajak pendapat Rembuk Rakyat PSI.

“Di Rembuk Rakyat PSI juga 55 persen (responden) mem-vote Mas Ganjar dari 100.000 vote kan. Jadi calon ini kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Giring berharap keputusan PSI bisa menginisiasi dukungan masyarakat pada Ganjar Pranowo. Sehingga semakin banyak parpol lain yang memuluskan jalannya dalam kontestasi di 2024.

“Biar ini menjadi snow ball effect, bisa jadi gerakan masyarakat. Biar akhirnya masyarakat yang menyuarakan ke partainya masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Giring Ungkap Alasan Usung Ganjar sebagai Capres: Bisa Jadi Gerakan Masyarakat

Diketahui, PSI mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan anak Presiden Indonesia ke-4 Abdurrachman Wahid, Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Deklarasi itu dilakukan di hari yang sama saat Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres, pada 3 Oktober 2022.

Terkait pencalonan dirinya, Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan PSI, dan menghargai keputusan tersebut.

Sementara itu, resistensi justru muncul dari internal PDI-P.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menganggap langkah PSI tidak etis.

Menurunya, PSI seharusnya meminta izin pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri lebih dulu sebelum mengusung Ganjar.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai sebagai parpol yang sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), PSI justru kerap melakukan manuver yang merugikan.

Baca juga: Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com