KPK Panggil Asisten Direktur Tempat Judi di Singapura Terkait Kasus Lukas Enembe

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Asisten Direktur MBS selaku pengelola casino judi di Singapura bernama Defry Stalin.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Defry diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).

Namun, Ali belum membeberkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun hubungan casino judi tersebut dengan aktivitas judi Lukas Enembe.

Baca juga: Rumitnya KPK Periksa Lukas Enembe: 2 Kali Mangkir, Kini Minta Diperiksa di Lapangan

Aktivitas judi Lukas Enembe memang menjadi sorotan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya penyimpanan dan aktivitas tak wajar keuangan Gubernur Papua tersebut.

Politikus Partai Demokrat disebut melakukan setoran tunai ke casino judi sebesar Rp 560 miliar.

Belakangan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga menyebut aktivitas judi Lukas Enembe diduga dilakukan di tiga negara yakni, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Lokasi langganan Lukas antara lain, Solaire Resort dan Casino di Manila, Genting Highland di Malaysia, dan kasino di Crockford Sentosa Singapura.

Merujuk pada Kompas.tv, di Singapura terdapat tiga tempat judi besar yakni, Marina Bay Sands Casino, Resort World Sentosa Casino, dan Aegean Paradise Cruise Casino.

Baca juga: KPK Sebut Lukas Enembe Bukan Tersangka Tunggal

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar terkait proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Meski demikian, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terdapat kasus lain yang sedang didalami.

Kasus tersebut adalah dugaan korupsi penggunaan dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON).

Baca juga: Pengacara Lukas Enembe Sebut Rakyat Adat Papua Minta KPK Lakukan Pemeriksaan di Lapangan