Kritik KPU-Bawaslu Dinas Mancanegara, KIPP: Tak Berkaitan dengan Tahapan Pemilu, Hamburkan Uang

JAKARTA, KOMPAS.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritik dinas mancanegara yang ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI baru-baru ini.

Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta menilai bahwa perjalanan para komisioner tersebut pun tak berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang saat ini tengah berlangsung.

“Seharusnya penyelenggara pemilu, saat tahapan yang cukup krusial, hindari perjalanan keluar, kecuali berkaitan dengan tahapan. Apalagi, ini ke luar negeri, menimbulkan pertanyaan publik,” kata Kaka kepada wartawan pada Senin (10/10/2022).

“Setelah saya perhatikan, baik kunjungan KPU maupun Bawaslu ke luar negeri, tidak ada signifikansinya dengan tahapan dan kepentingan pemilu secara umum,” tambahnya.

Baca juga: 20 Anggota KPU Dinas Luar Negeri ke AS, Bawaslu ke Brasil

Menganggap bahwa agenda dinas mancanegara itu tidak begitu krusial, Kaka menilai ada kontradiksi pada KPU dan Bawaslu soal anggaran, meskipun ia belum tahu anggaran apa yang digunakan mereka dalam perjalanan dinas mancanegara ini.

“Yang pasti, ini ada kontradiksi. Di satu sisi, KPU dan Bawaslu berteriak kurangnya anggaran. Di sisi lain, mereka menghambur-hamburkan uang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengadakan perjalanan dinas mancanegara baru-baru ini.

Anggota KPU RI terbang Amerika Serikat, sedangkan anggota Bawaslu RI terbang ke Brasilia, Brasil.

Dikutip dari Kompas.id, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (9/10/2022), mengakui KPU saat ini melakukan kursus singkat ke Northern llinois University (NIU).

Baca juga: Dinas Sepekan ke Brasil, Bawaslu Mengaku Diundang Langsung untuk Pantau E-voting

Mereka berangkat pada 2 Oktober dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 Oktober.

Kursus singkat tersebut bertajuk ”Leadership Management and Elections Training Program” yang dilakukan The Center for Southeast Asian Studies and the College of Business.

Pesertanya terdiri dari 20 orang, yakni 4 anggota KPU yaitu Hasyim, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, sejumlah tenaga ahli anggota KPU, serta pejabat di lingkungan KPU RI dan KPU provinsi.

”Mengapa NIU, karena banyak ahli pemilu Indonesia belajar pemilu di NIU antara lain Prof Ramlan Surbakti, Afan Gaffar (alm), Riswandha Imawan (alm), Nico Harjanto, Philip Vermonte, Andi Malarangeng, Anies Baswedan, Ryaas Rasyid, dan I Ketut Putra Erawan,” ujar Hasyim.

Baca juga: DPR Janji Perjuangkan Usulan Tambahan Anggaran KPU Rp 7,8 Triliun, Ini Alasannya

Ia mengatakan, kursus singkat manajemen pemilu diperlukan untuk menambah wawasan, terutama tata kelola pemilu dalam perspektif global dan perbandingan. Apalagi pemilu di Indonesia dikenal sebagai pemilu paling kompleks di dunia sehingga bisa menjadi tempat belajar, bahkan praktik, terbaik tata kelola pemilu di dunia.

Menurut dia, banyak pihak kecewa dan malu terhadap praktik demokrasi elektoral di negara-negara yang jumlah pemilihnya besar, seperti India dan AS, karena belakangan masih mempraktikkan etno-politik sebagai politisasi dalam pemilu.

Dalam situasi tersebut, pemilu Indonesia dapat dijadikan alternatif. Sebab Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan kompatibel mempraktikkan demokrasi.

”Praktik ini dapat menjadi percontohan pertumbuhan demokrasi di negara-negara Muslim di berbagai belahan dunia,” katanya.

Baca juga: Tagih Komitmen, Pemerintah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pemilu 2024

Oleh sebab itu, Hasyim pun menyampaikan paparan dengan dua topik besar, yakni pemilu sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia serta pemilu sebagai sarana intergrasi bangsa Indonesia.

”Jadi kegiatan ini dalam rangka untuk belajar dan berlatih tata kelola pemilu, sekaligus mempromosikan demokrasi elektoral Indonesia ke kancah globap sebagai lesson learned dan best practices bagi tata kelola pemilu negara-negara demokrasi elektoral lainnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, Bawaslu RI menjadi salah satu lembaga pemilu di kawasan Asia yang diundang Tribunal Superior Election (TSE) agar terlibat pemantauan langsung pemilu Brasil, 2 Oktober lalu.

Baca juga: KPU: Jika Pencairan Anggaran Pemilu Macet, Honor Tenaga Ad Hoc Bisa Terganggu

Total tiga orang perwakilan Bawaslu terbang ke Brasil pada 27 September-5 Oktober 2022.

Mereka berdialog langsung dengan pimpinan TSE, beberapa pimpinan partai politik yang tengah berkompetisi, asosiasi pengacara, dan melakukan pemantauan langsung saat hari-H pemungutan suara.

Menurut Lolly, kedatangan Bawaslu ke Brasil karena pemilu di Indonesia memiliki tantangan yang relatif sama dengan Brasil, khususnya pada aspek karakter luas wilayah dan geografis yang bervariasi. Brasil memiliki daratan yang luas dengan hutannya, Indonesia sebaliknya, memiliki lautan yang lebih luas dari daratan.