Kompas.com - 04/08/2022, 11:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran Pemilu tahun 2022.

Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan meskipun situasi global tengah mengalami resesi ekonomi.

"Anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi keniscayaan untuk kita melaksanakan pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).

Politisi PDI-P itu menyadari, belakangan terjadi resesi ekonomi global.

Salah satu tandanya kenaikan harga bahan bakar minyak dunia.

Baca juga: KPU: Jika Pencairan Anggaran Pemilu Macet, Honor Tenaga Ad Hoc Bisa Terganggu

Keadaan itu memaksa pemerintah melakukan koreksi beberapa indikator Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Itu membuat pemerintah harus melakukan exercise anggaran," ucapnya.

Kendati demikian, Rifqi memastikan terkait anggaran Pemilu sudah menjadi komitmen DPR dan pemerintah sebagai pendukung penyelenggara Pemilu 2024.

Komitmen itu pun, tegas Rifqi, tidak akan pernah berubah dari DPR dan pemerintah.

Baca juga: Para Syndicate Harap Persoalan Anggaran Pemilu Jangan Sampai Jadi Kegaduhan Baru

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. 

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyarankan pemerintah dan KPU duduk bersama menengahi persoalan anggaran Pemilu yang 'macet' di Kementerian Keuangan.

Menurut Ari, hal ini agar persoalan tidak bertambah besar mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai sudah begitu rumit.

"Jadi memang perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik, sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," kata Ari dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu.

Ari pun mempertanyakan momen ketika pemerintah, KPU dan DPR sudah menyepakati anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun.

"Ini menjadi sebuah tegangan yang harus dipahami dalam konteks bagaimana politik anggaran pemilu menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya, ketika sudah jadi kesepakatan antara pemerintah, KPU dan juga DPR Rp 76,6 triliun itu nah itu memang perlu disertai dengan bagaimana tata kelola anggaran pemilu," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Nasional
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

Nasional
12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Nasional
Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Nasional
Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Nasional
Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Pagi Buta, Pelarian AH Nasution dari Kepungan Pasukan Cakrabirawa...

Nasional
Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Nasional
Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Saat Puan Maharani Turun ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Nasional
Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut 'Fit and Proper Test' Hari Ini

Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut "Fit and Proper Test" Hari Ini

Nasional
Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Nasional
Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.