Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Bantah Jokowi Tak Beri Perhatian Soal Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 08/10/2022, 21:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah anggapan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan penekanan kepada gas air mata sebagai penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu.

Menurut Mahfud, presiden memberikan perhatian kepada persoalan gas air mata. Hanya saja, warganet hanya melihat pernyataan presiden saat memberi keterangan di Stadion Kanjuruhan.

Adapun keterangan yang dimaksud yakni saat Jokowi menyatakan problem tragedi Kanjuruhan karena pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam.

Baca juga: Mensos Serahkan Santunan kepada Keluarga Korban Kanjuruhan di Tulungagung dan Blitar

"Menurut saya memang netizen atau di medsos itu banyak memotong perjalanan pemberian keterangan presiden. Kan pernyataan presiden bahwa itu masalah itu terletak di pintu tak dibuka dan tangga terlalu curam kan itu di Stadion Kanjuruhan itu," ujar Mahfud dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi yang dilansir dari YouTube Kompas TV, Sabtu (8/10/2022).

"Karena sebelumnya beliau memberikan keterangan juga di rumah sakit (RS). Ketika memberikan keterangan di RS kan bukan itu yang diungkap. Banyak hal, termasuk soal gas air mata itu sudah," lanjutnya.

Selain itu, menurut Mahfud, waktu yang tersedia saat Presiden Jokowi dimintai keterangan oleh media tidak banyak. Sehingga yang disampaikan presiden sesuai dengan lokasi yang dikunjungi.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan dan Kemungkinan Adanya Tersangka Baru

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyinggung soal gas air mata.

Salah satunya saat rapat di istana. Saat itu, kata Mahfud, yang menjadi perhatian Presiden Jokowi antar lain soal keamanan dan gas air mata.

"Soal kenapa kok bisa itu supaya diselidiki itu gas air matanya jenis apa, kata presiden. Kok bisa sampai begitu fatal-ya ke masyarakat," jelas Mahfud.

Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi sendiri berpendapat kalau gas air mata bisa berakibat fatal jika digunakan di ruangan tertutup.

Sementara itu, untuk stadion sepak bola ruangan bagian atasnya terbuka.

Baca juga: Bisakah Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Menggugat Panitia dan Pihak Keamanan? Ini Kata Pakar Hukum

"Coba nanti diselidiki secara mendalam gas airmata ini," kata Mahfud menirukan perkataan presiden.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang lebih menyoroti audit stadion sepak bola ketimbang penggunaan gas air mata dalam peristiwa tewasnya 131 suporter Arema Malang.

Ia menilai Jokowi harusnya lebih fokus pada penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan suporter sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.

“(Jokowi) kurang bijaksana. Jangan ada lagi gas air mata yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk membunuh rakyat,” kata Santoso pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Soal 40 Tembakan Gas Air Mata Saat Tragedi Kanjuruhan, Ini Penjelasan Polri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com