Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Bantah Jokowi Tak Beri Perhatian Soal Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 08/10/2022, 21:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah anggapan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan penekanan kepada gas air mata sebagai penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu.

Menurut Mahfud, presiden memberikan perhatian kepada persoalan gas air mata. Hanya saja, warganet hanya melihat pernyataan presiden saat memberi keterangan di Stadion Kanjuruhan.

Adapun keterangan yang dimaksud yakni saat Jokowi menyatakan problem tragedi Kanjuruhan karena pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam.

Baca juga: Mensos Serahkan Santunan kepada Keluarga Korban Kanjuruhan di Tulungagung dan Blitar

"Menurut saya memang netizen atau di medsos itu banyak memotong perjalanan pemberian keterangan presiden. Kan pernyataan presiden bahwa itu masalah itu terletak di pintu tak dibuka dan tangga terlalu curam kan itu di Stadion Kanjuruhan itu," ujar Mahfud dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi yang dilansir dari YouTube Kompas TV, Sabtu (8/10/2022).

"Karena sebelumnya beliau memberikan keterangan juga di rumah sakit (RS). Ketika memberikan keterangan di RS kan bukan itu yang diungkap. Banyak hal, termasuk soal gas air mata itu sudah," lanjutnya.

Selain itu, menurut Mahfud, waktu yang tersedia saat Presiden Jokowi dimintai keterangan oleh media tidak banyak. Sehingga yang disampaikan presiden sesuai dengan lokasi yang dikunjungi.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan dan Kemungkinan Adanya Tersangka Baru

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyinggung soal gas air mata.

Salah satunya saat rapat di istana. Saat itu, kata Mahfud, yang menjadi perhatian Presiden Jokowi antar lain soal keamanan dan gas air mata.

"Soal kenapa kok bisa itu supaya diselidiki itu gas air matanya jenis apa, kata presiden. Kok bisa sampai begitu fatal-ya ke masyarakat," jelas Mahfud.

Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi sendiri berpendapat kalau gas air mata bisa berakibat fatal jika digunakan di ruangan tertutup.

Sementara itu, untuk stadion sepak bola ruangan bagian atasnya terbuka.

Baca juga: Bisakah Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Menggugat Panitia dan Pihak Keamanan? Ini Kata Pakar Hukum

"Coba nanti diselidiki secara mendalam gas airmata ini," kata Mahfud menirukan perkataan presiden.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang lebih menyoroti audit stadion sepak bola ketimbang penggunaan gas air mata dalam peristiwa tewasnya 131 suporter Arema Malang.

Ia menilai Jokowi harusnya lebih fokus pada penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan suporter sehingga mengakibatkan ratusan nyawa melayang.

“(Jokowi) kurang bijaksana. Jangan ada lagi gas air mata yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk membunuh rakyat,” kata Santoso pada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Soal 40 Tembakan Gas Air Mata Saat Tragedi Kanjuruhan, Ini Penjelasan Polri

Selain itu, ia mendorong Jokowi untuk mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja anggotanya.

Dalam pandangannya, Kapolri harus mencari tahu siapa anggotanya yang bekerja serampangan dan mengakibatkan kematian penonton.

Situasi ini, menurutnya, juga menjadi kesempatan bagi institusi Polri untuk berbenah.

“Momentum Polri melakukan perbaikan dalam penanganan massa. Jangan lagi bersifat represif harus mengutamakan soft power,” ujarnya.

Terakhir, Santoso mendorong pemerintah hadir untuk keluarga para korban.

“Keluarga korban harus mendapatkan keadilan berupa santunan, dan memberi hukuman kepada anggota Polri yang lalai, yang menyebabkan tewasnya penonton,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com