Brigitta saat itu mengaku khawatir jika DPR tidak boleh melakukan karantina mandiri maka dapat mendiskreditkan kesetaraan lembaga.
Sementara, menurutnya, tidak mungkin jika presiden, anggota dewan, maupun jajaran lembaga yudikatif tidak melakukan karantina mandiri karena mereka tetap harus melakukan tugas negara.
"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.
Brigitta juga pernah dikritik usai mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.
Sebab, menurutnya, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman karena harus mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda dengan kepentingan sebagian golongan.
Baca juga: Duduk Perkara Hillary Brigitta Lasut Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Berawal dari Roasting
Agar tak jadi beban negara, Brigitta saat itu mengaku siap menanggung biaya personel TNI yang ditugaskan menjadi ajudannya.
Namun, setelah terungkap ke publik, permintaan Brigitta itu langsung menuai kritik. Tak lama, dia kembali mengirim surat ke KSAD untuk membatalkan permohonan bantuan pengamanan dari TNI AD.
Brigitta juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang dia munculkan.
"Kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerja sama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I PR RI khususnya dengan kelompok Fraksi Partai Nasdem," tulis Brigitta dalam surat tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.