JAKARTA, KOMPAS.com - Nama anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut kembali jadi perbincangan publik.
Bukan hanya sekali sosok anggota DPR termuda itu menuai sorotan. Pernyataan dan sikapnya kerap memunculkan kontroversi.
Terbaru, langkah Brigitta melaporkan komika Mamat Alkatiri menjadi perdebatan. Brigitta mengaku nama baiknya dicemarkan, sementara sebagian pihak menilai sikapnya berlebihan.
Berikut sederet kontroversi Brigitta Hillary Lasut.
1. Laporkan Mamat Alkatiri
Konflik antara Brigitta dengan Mamat Alkatiri bermula dari sebuah diskusi politik yang digelar di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022). Dalam acara tersebut, Brigitta dan sejumlah politisi hadir sebagai narasumber.
Setelah para narasumber menyampaikan paparan, Mamat Alkatiri tampil stand-up comedy. Dalam aksinya, Mamat me-roasting para narasumber, tak terkecuali Brigitta.
Ketika itu, Brigitta sudah meninggalkan lokasi acara lantaran mengaku harus menghadiri agenda lainnya.
Dalam potongan video yang diunggah Brigitta di akun Instagram resminya, @hillarybrigitta, Mamat sempat menyinggung pernyataan Brigitta soal anak muda yang berpolitik.
Komika itu juga menyoal orangtua Brigitta dan beberapa kali melontarkan kata kasar.
Dua hari setelah acara, tepatnya Senin (3/10/2022), Brigitta melaporkan Mamat ke Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dia menuding Mamat melakukan pencemaran nama baik.
"Iya benar komedian atas nama Mamat Alkatiri dilaporkan ke Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Selasa (4/10/2022).
Anggota Fraksi Nasdem itu menyayangkan tindakan Mamat yang menurutnya merupakan bentuk perundungan berbalut komedi.
Brigitta menyebut, Mamat tidak mendengarkan dirinya saat menyampaikan paparan. Namun, tiba-tiba tampil merundungnya dan menggunakan kata-kata kasar.
"Saya melapor karena dia (Mamat) tiba-tiba mem-bully dan memaki di belakang," kata Brigitta kepada Kompas.com, Selasa (4/10/2022).
Brigitta juga menyayangkan Mamat yang tidak minta maaf kepadanya setelah tampil me-roasting.
Anggota Komisi I DPR itu mengaku paham bahwa setiap orang punya kebebasan berbicara. Namun, dalam hal ini, menurutnya Mamat telah melakukan pencemaran nama baik.
Oleh karenanya, Brigitta tak ambil pusing atas tudingan sejumlah pihak yang menyebutnya terbawa perasaan alias baper karena materi roasting Mamat.
"Ini Indonesia, negara hukum, bukan negara bercanda atau komedi di mana semua orang boleh bebas melakukan tindak pidana atas nama komedi dan bercanda," kata Brigitta.
"Saya memang digaji rakyat, pembantu rakyat. Kita hidup di Indonesia. Pembantu rumah tangga digaji memang sama majikannya, tapi bukan berarti boleh diinjak-injak, dimaki-maki dan di-bully bahkan sampai difitnah," tutur putri Bupati Kepulauan Talaud itu.
2. Demo kurang relevan
Medio Juni lalu, pernyataan Brigitta soal demonstrasi juga menuai pro dan kontra. Politisi muda itu menilai, aksi penyampaian pendapat dengan cara turun ke jalan kini sudah tidak terlalu relevan untuk menciptakan perubahan politik.
Sebabnya, masyarakat sudah banyak melempar kritik melalui media sosial.
"Sekarang kita hanya perlu sambil rebahan pakai media sosial, itu ketar-ketir semua 'yang di atas-atas'. Jadi, demonstrasi online sangat disarankan," katanya dalam program Gaspol Kompas.com, Selasa (21/6/2022).
Brigitta pun tidak menyarankan para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di jalan. Menurutnya, unjuk rasa secara daring memiliki efektivitas yang setara.
Malah, kritik di media sosial tidak membawa dampak buruk di lapangan, seperti jatuhnya korban atau rusaknya fasilitas umum.
Menurut Brigitta, isu-isu penting yang viral di media sosial bahkan bisa menjadi senjata para politikus muda untuk membahasnya dalam rapat-rapat parlemen. Dengan demikian, secara tidak langsung publik menyumbangkan pikiran mereka ke wakil rakyat.
"Dengan mengandalkan kekuatan netizen, kita bisa memaksa rekan-rekan yang lain. Karena kan mereka tidak ingin di-bully karena berjalan tidak sesuai kehendak masyarakat," ujar Brigitta.
3. Karantina Wisma Atlet
Akhir 2021, nama Brigitta juga sempat menuai sorotan karena menyebut bahwa anggota DPR tidak seharusnya menjalani karantina di Wisma Atlet.
Saat itu, pandemi Covid-19 sedang melonjak tinggi. Masyarakat yang baru tiba di Indonesia setelah bepergian dari luar negeri diwajibkan melakukan karantina.
Menurut Brigitta, anggota DPR seharusnya diperbolehkan karantina mandiri di rumah, seperti halnya presiden.
"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Brigitta dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).
Sementara, menurutnya, tidak mungkin jika presiden, anggota dewan, maupun jajaran lembaga yudikatif tidak melakukan karantina mandiri karena mereka tetap harus melakukan tugas negara.
"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.
4. Minta ajudan
Brigitta juga pernah dikritik usai mengirimkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.
Sebab, menurutnya, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman karena harus mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda dengan kepentingan sebagian golongan.
Agar tak jadi beban negara, Brigitta saat itu mengaku siap menanggung biaya personel TNI yang ditugaskan menjadi ajudannya.
Namun, setelah terungkap ke publik, permintaan Brigitta itu langsung menuai kritik. Tak lama, dia kembali mengirim surat ke KSAD untuk membatalkan permohonan bantuan pengamanan dari TNI AD.
Brigitta juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang dia munculkan.
"Kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerja sama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I PR RI khususnya dengan kelompok Fraksi Partai Nasdem," tulis Brigitta dalam surat tersebut.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/13474481/sederet-kontroversi-hillary-brigitta-lasut-politisi-muda-yang-laporkan