Kompas.com - 06/10/2022, 13:25 WIB

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Uni Emirat Arab (UEA) dan Australia guna membahas soal dukungan dua negara untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Dalam pertemuan tersebut, Puan bertemu dengan Ketua Dewan Federal Nasional UEA Saqr Ghobash untuk membahas mengenai hubungan erat Indonesia dengan UEA yang telah terjalin selama 46 tahun.

Ia mengatakan, Indonesia dan UEA semakin menguatkan hubungan kedua negara karena didukung oleh kesamaan nilai-nilai yang dijunjung Indonesia, seperti toleransi dan moderasi.

“Hubungan yang terjalin ini mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated yang diberi nama salah satu tokoh sentral UEA, yakni Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ),” ungkap Puan dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Puan Maharani dalam pertemuan bersama parlemen UEA dan Australia yang dilakukan secara terpisah di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Ia begitu mengapresiasi nilai perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan UEA yang telah mencapai 4,0 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2021.

Baca juga: HUT Ke-77 TNI, Ketua DPR RI Berharap Pimpinan TNI Kompak dan Terhindar Politik Praktis

“Saya berharap nilai yang terjalin tersebut dapat terus meningkat seiring dengan peningkatan hubungan kedua negara,” jelas Puan.

Diketahui, berkat arahan langsung dari Mohamed Bin Zayed yang memegang peranan penting, UEA diketahui memberikan bantuan investasi sebesar 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 144 triliun yang akan ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia Investment Authority (INA).

Adapun dana itu akan digunakan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek infrastruktur.

“Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Indonesia dan UEA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada Juli 2022 di Abu Dhabi. Diharapkan perjanjian itu dapat meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan UEA, khususnya terkait isu ekonomi syariah yang merupakan salah satu isu proritas kedua negara,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Tak hanya itu, Puan juga menyambut baik peningkatan investasi UEA di Indonesia, khususnya investasi proyek IKN Nusantara yang mengusung konsep hijau.

Adapun UEA telah menaruh investasi senilai 20 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 299,5 triliun untuk proyek IKN Nusantara.

“Kehadiran investasi IKN akan menjadi simbol baru eratnya hubungan kedua negara. saya berharap agar pembentukan pendanaan pembangunan IKN oleh Indonesia dan UEA dapat berjalan lancar,” ujar Puan.

Baca juga: Ketua DPR RI: Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hadiah Ulang Tahun Kemerdekaan yang Indah

Sejalan dengan isu prioritas Parliamentary-20 (P20), lanjut Puan, kerja sama yang terjalin ini juga dapat berfokus pada sektor ekonomi hijau, seperti investasi dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk transisi ekonomi.

“Hal ini berkesinambungan dengan komitmen bersama internasional dalam mengatasi perubahan iklim,” kata Puan.

Sebagai informasi, selain menjalin kerja sama soal pembangunan IKN Nusantara, Indonesia dan UEA turut menjalin kerja sama di tingkat global, salah satunya memperkuat multilateralisme dan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi masalah-masalah global.

Sedangkan untuk fungsi pengawasan, Indonesia dan UEA juga menjalin kerja sama dalam penanganan perubahan iklim melalui proyek bersama dalam pengembangan hutan mangrove serta penguatan kerja sama di bidang industri pertahanan dalam bidang kendaraan tempur.

Tak hanya itu, dalam meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, diharapkan dukungan tersebut berjalan lancar dan memberi kemakmuran dalam pendirian School of Future Studies di Indonesia.

Baca juga: Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Pertemuan bilateral bersama Australia

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Australia Milton Dick untuk membahas mengenai kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara. Dok. DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Australia Milton Dick untuk membahas mengenai kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara.

Selain menjalin pertemuan bilateral bersama dengan United Emirated Arab (UEA), Indonesia juga menjalin pertemuan bilateral bersama dengan Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani bersama dengan Ketua DPR Australia Milton Dick membicarakan mengenai kerja sama dalam pembangunan IKN Nusantara dengan infrastruktur ramah lingkungan.

“Saya menyambut dengan baik jalinan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang siap bekerja sama dalam pengembangan IKN Nusantara dan mendorong implementasinya,” ujar Puan.

Selain itu, dalam kerja sama itu, Australia juga menawarkan program antisipasi perubahan iklim atau climate change dan berharap kerja sama yang berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese berharap bisa lebih mengeratkan, khususnya antara Kalimantan Timur dan Australia.

“Saya begitu mengapresiasi kunjungan kenegaraan PM Anthony ke Bogor dalam rangka Annual Leaders Meeting pada Juni 2022 lalu serta mengonfirmasi kehadiran PM Australia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Bali dan pemberian beasiswa di bidang prioritas G20,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan kegembiraannya dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang semakin kuat dan solid.

Ia juga mengingatkan Australia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Baca juga: Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

“Hubungan bilateral ini diharapkan akan terus diperkuat lagi sejak dideklarasikannya Indonesia-Australia sebagai mitra strategis pada Agustus 2018,” ucapnya.

Menurut Puan, penguatan hubungan tersebut semakin didukung dengan penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) pada Maret 2019.

Adapun jalinan tersebut guna menambah kuota working holiday visa menjadi 5.000 peserta per tahun, penambahan dana senilai 470 juta dollar Australia untuk program bantuan pembangunan resmi Australia, serta program ketahanan pangan.

“Saya juga mengapresiasi dukungan pendanaan climate and infrastructure senilai 200 juta dollar Australia sebagai bentuk tindak lanjut Indonesia-Australia Joint Statement on Cooperation on the Green Economy and Energy Transition,” katanya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Australia juga turut menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, yakni perkembangan signifikan hubungan Indonesia dan Australia dalam implementasi kebijakan ekspor dan impor, ketenagakerjaan, telekomunikasi, investasi, dan perdagangan elektronik pascaperjanjian IA CEPA.

Selain itu, Australia juga memberi komitmen penghapusan tarif untuk produk Indonesia yang masuk ke negaranya serta penurunan tarif untuk produk Australia yang masuk ke pasar Indonesia.

Baca juga: Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Puan menyakini bahwa nilai investasi Australia di Indonesia akan kembali meningkat sejalan dengan semakin terimplementasinya IA CEPA.

Sebab, komitmen tarif tersebut mendorong peningkatan 76,4 persen nilai perdagangan bilateral Indonesia-Australia pada 2021 dari sebelumnya mencapai 195,19 juta dollar AS.

“Diharapkan roadmap implementasi IA CEPA dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Saya optimistis IA CEPA akan menfasilitasi intensifikasi hubungan people-to-people dan kerja sama sosial budaya, termasuk pergerakan dua arah bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia-Australia,” ujarnya.

Tak hanya itu, Puan juga mendorong parlemen Australia untuk dapat mendorong kemitraan dalam memobilisasi dan membuka lebih banyak investasi proyek energi bersih baru yang akan mendorong transformasi produktivitas, inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya mendukung proyek hidrogen hijau Australia di Indonesia yang akan siap tahun 2022. Hal itu merupakan solusi cerdas industri untuk mendorong upaya bersama menuju rantai pasok yang lebih tangguh,” katanya.

Sebagai informasi, dalam rangka penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, DPR juga mendorong kemitraan dalam pengembangan keterampilan, pelatihan, pertukaran akses visa, dan pengakuan keterampilan bersama.

Baca juga: Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Secara khusus, Puan memberikan apresiasi dengan berdirinya Monash University di Indonesia dan berharap akan lebih banyak lagi kemitraan universitas dari Australia di Indonesia.

“Saya mangajak parlemen Australia untuk bersama-sama mendukung dan mendorong kedua pemerintah untuk terus mengembangkan kerja sama bilateral demi kesejahteraan bersama kedua negara,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Nasional
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.