Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Yenny Wahid, Putri Gus Dur yang Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Kompas.com - 05/10/2022, 11:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

Sejak 2014, Yenny menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute, organisasi yang dia dirikan bersama sang ayah dan beberapa tokoh lainnya.

Wahid Institute merupakan lembaga yang membawa misi mewujudkan cita-cita intelektual Gus Dur dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi.

Tahun 2020, Yenny ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris independen PT Garuda Indonesia. Namun, medio Agustus 2021, dia mengundurkan diri.

Kiprah di politik

Yenny Wahid juga lalu-lalang di panggung politik. Dia mulanya aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang juga menaungi Gus Dur dan banyak tokoh NU lainnya.

Yenny sempat menjabat sebagai sekretaris jenderal (sekjen) PKB selama 2005-2008. Namun, saat itu terjadi konflik internal partai yang menghadapkan Yenny dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PKB kini.

Oleh Cak Imin, Yenny didepak dari PKB karena dinilai melakukan tindakan indisipliner.

Baca juga: Jejak PKBIB, Partai Bentukan Yenny Wahid yang Disindir Cak Imin Gagal ke Pemilu

Tak lama, Yenny membentuk partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa (PKB). Dia menjabat sebagai ketua umum selama 2008-2012.

Kemudian, pada 2012, PKB pimpinan Yenny bermanuver, melebur dengan Partai Indonesia Baru (PIB). Partai itu lantas mendeklarasikan diri sebagai Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) pada 12 Juli 2012.

Yenny lagi-lagi ditetapkan sebagai ketua umum.

PKBIB sempat mendaftar menjadi peserta Pemilu 2014, namun gagal dalam tahapan verifikasi. Nama partai tersebut pun kini tak terdengar lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com