Kompas.com - 03/10/2022, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri segera menetapkan status tersangka terhadap pihak-pihak yang terindikasi sebagai pelaku kerusuhan lapangan Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur.

Mahfud menyebut, status tersangka tragedi Kanjuruhan bisa ditetapkan dalam 2-3 hari ke depan.

"Penetepan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup dua alat bukti," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Dalam waktu dekat, Mahfud juga meminta Polri melakukan penegakan disiplin terhadap pejabat-pejabat struktural institusi Bhayangkara yang terlibat peristiwa ini.

Selanjutnya, Mahfud meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjatuhkan sanksi dan memproses hukum anggotanya yang bertindak berlebihan dan di luar kewenangan.

Bersamaan dengan itu, pimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) diminta menindak tegas pelaksana yang lalai yang menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan.

"Ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNI, dan PSSI," ucap Mahfud.

Pemerintah sendiri saat ini sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang terdiri dari sejumlah unsur seperti purnawirawan TNI dan Polri, akademisi, dan lainnya, yang dipimpin oleh Menko Polhukam.

Tim akan bekerja 2 minggu hingga satu bulan ke depan untuk mengusut kasus ini.

"Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada presiden," terang Mahfud.

Langkah lainnya, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 50 juta ke keluarga korban meninggal dunia. Bantuan juga diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dan sejumlah bupati juga wali kota di Jatim yang nilainya berkisar Rp 10-15 juta.

Bagi korban luka, pemerintah menanggung penuh biaya perawatan dan pengobatan secara penuh di rumah sakit.

"Yang kelima, Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) supaya mengundang pimpinan PSSI, KONI, semua panitia pelaksana daerah, pemilik klub, dan lain-lain untuk memastikan peraturan pertandingan baik yang dibuat oleh FIFA maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk melakukan evaluasi," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi Akan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan

Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupatan Malang, Sabtu (1/10/2022). Kerusuhan terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya di kandang sendiri.

Pihak kepolisian menembakan gas air mata ke arah penonton. Hingga Senin (3/10/2022) pagi, Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 131 orang meninggal dunia. Umumnya mereka meninggal karena terinjak-injak dan sesak napas.

Selain itu, 248 orang dilaporkan luka ringan dan 58 luka berat. Sehingga, total korban tragedi ini mencapai 437 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi 'King Maker' Pilpres 2024

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi "King Maker" Pilpres 2024

Nasional
Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat 'Prank', yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat "Prank", yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Nasional
Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Nasional
ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Nasional
Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Nasional
Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Nasional
Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Nasional
KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

Nasional
KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.