Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Kompas.com - 03/10/2022, 17:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengklaim bahwa Yenny Wahid dipilih karena kualitas kepribadiannya.

"Untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zannuba Ariffah Wahid atau akrab dipanggil Mbak Yenny wahid. Kami menilai Mbak Yenny mempunyai kualitas pribadi mumpuni," kata Grace Natalie dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022) sore.

"Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Mbak Yenny dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial," ujarnya menambahkan.

Baca juga: PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Di samping itu, PSI menilai bahwa Yenny Wahid konsisten melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran.

Grace Natalie mengklaim bahwa sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sangat dihormati oleh PSI.

PSI mendukung Yenny sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDI-P yang mereka dukung sebagai calon presiden 2024 dalam kesempatan yang sama.

Pemilihan nama Ganjar Pranowo diklaim berasal dari forum Rembuk Rakyat yang telah dilangsungkan PSI sejak Februari 2022.

Baca juga: PSI Jakarta Yakin Anies Bakal Dapat Kendaraan Politik untuk Nyapres

"Ini lah pasangan yang didorong oleh PSI menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran," kata Grace Natalie.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Giring Ganesha pernah mengatakan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Giring mengatakan, selama ini PSI selalu memantau kinerja Anies sebagai gubernur.

Menurutnya, kinerja Anies buruk dan Fraksi PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta memberikan rapor merah.

Baca juga: Anies Siap Maju sebagai Capres, Giring: PSI Tak Akan Pernah Dukung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com