Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Kompas.com - 03/10/2022, 15:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menegaskan, evaluasi atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang tak bisa hanya sebatas evaluasi.

Evaluasi itu, kata dia, juga harus menghasilkan hal yang dapat menuntaskan persoalan yang terjadi.

"Harus menghasilkan, jangan hanya evaluasi-evaluasi saja. Tapi perlu ada hasil," kata Budi dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDI-P, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Duka Tragedi Kanjuruhan, Pengamat Ingatkan Pentingnya Empati dalam Bermedia Sosial

Setidaknya, ada tiga poin yang perlu diperhatikan dalam evaluasi itu. Pertama, adalah pihak penyelenggara pertandingan sepak bola antar kesebelasan Arema dan Persebaya pada Sabtu (1/10/2022) malam itu.

"Mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Kedua, kata dia, adalah pengamanan atas kerusuhan yang terjadi. Ketiga, ia berharap agar semua pihak dapat memberikan edukasi kepada para supporter sepak bola.

Baca juga: Pernyataan Ketua PSSI, Kapolri hingga Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan

"Itu disadarkan bahwa olahraga adalah bentuk sportivitas dan tidak boleh ada lagi kebencian. Menang dan kalah itu adalah hal biasa," jelas anggota Komisi III DPR itu.

"Tidak ada yang salah mendukung klub, semua berhak mendukung klub. Tapi sejauh mana kita harus mendukung klub itu," tambah Budi.

Lebih jauh, Budi meminta agar ada pihak yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tragedi tersebut. 

"Kalau perlu ada kesalahan itu bisa dipidanakan, ya pidanakan," tegasnya.

Baca juga: Tangis Manajer, Pelatih, dan Pemain Arema FC Pecah Saat Tabur Bunga bagi Para Korban Tragedi Kanjuruhan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan data terbaru jumlah korban akibat tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang terjadi pada Sabtu malam.

Berdasarkan data dari Tim Kedokteran Polisi (Dokpol), total ada 450 korban yang meninggal dunia dan luka-luka.

“Jumlah korban 450 orang,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin.

Dedi menyebutkan, dari data tersebut, sebanyak 125 korban meninggal dunia.

Kemudian, puluhan orang luka berat dan ratusan luka ringan.

Baca juga: Shin Tae-yong Kirim Ucapan Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

"Dokpol update data korban korban meninggal dunia 125 orang, korban luka berat 21 orang, dan korban luka ringan 304 orang,” kata Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga merilis jumlah korban meninggal ada sebanyak 125 jiwa.

Korban-korban itu berasal Kabupaten Malang sebanyak 69 korban; Kota Malang 29 korban; Kota Batu 1 korban; Blitar 6 orang; dan Magetan 1 orang.

Kemudian, berasal dari Gresik 1 orang; Pasuruan 5 orang; Probolinggo 3 orang; Trenggalek 1 orang; Tulungagung 8 orang; dan tidak teridentifikasi 1 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com