Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Kompas.com - 03/10/2022, 14:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kapan masyarakat Indonesia dapat melepas masker di tempat umum tergantung kebijakan dari Presiden Joko Widodo.

"Itu tergantung Bapak Presiden," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/10/2022).

Budi mengaku sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal status pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Covid-19 Justru Semakin Tak Baik

Budi menuturkan, pihak WHO memperbolehkan jika Pemerintah Indonesia akan melonggarkan sejumlah kebijakan soal protokol kesehatan (prokes).

"Pak Presiden meminta saya untuk berkonsultasi dengan WHO. Di WHO bilang, kalau ada kebijakan-kebijakan lokal mengenai pengurangan pengetatan dari prokes bisa dilakukan," ucap Budi.

Sementara itu, khusus soal status pandemi, pihak WHO sendiri yang akan menentukan.

Sebab, kata dia, status pandemi cakupannya internasional. WHO yang harus mencabut secara resmi.

"Khusus mengenai pandemi karena ini sifatnya dunia, nanti WHO yang akan memberikan timing-nya kapan. Itu kan pandemi itu di WHO ada namanya public health emergency of international concern. Itu nanti biasanya kapan dicabut dia akan diresmikan," tegas Budi.

Baca juga: Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Sebelumnya, saat memberikan sambutan pada Peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10/2022), Presiden Jokowi menyinggung soal status pandemi Covid-19 yang mungkin segera berakhir.

Meski begitu, Presiden mengingatkan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

"Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Tetapi yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca-pandemi memang belum pada kembali normal, tetapi justru semakin tidak baik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com