Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Politeknik AUP Siap Transformasi Pendidikan Jadi Ocean Institute of Indonesia

Kompas.com - 03/10/2022, 12:55 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) sebagai salah satu satuan pendidikan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) tengah mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya sedang melakukan transformasi pendidikan dalam mencapai cita-cita besar menuju single institute, yaitu OII.

“Transformasi tersebut diluncurkan oleh Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono dengan fokus Politeknik AUP sebagai kampus utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Pernyataan tersebut Nyoman sampaikan pada talk show “60 Tahun Mengabdi untuk Negeri dalam Mendukung Pembangunan Perikanan Berkelanjutan”. Acara ini digelar sebagai salah satu rangkaian HUT ke-60 Politeknik AUP di Kampus Politeknik AUP, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (1/10/2022).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta.DOK. Humas Kementerian KP Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan beberapa program dalam pelaksanaan transformasi pendidikan.

Adapun program yang dimaksud adalah Konversi Peringkat Akreditasi dan Peningkatan Akreditasi Prodi Program Sarjana Terapan Diploma Empat (D4), Program Pascasarjana dan Institusi, serta penargetan sebagai institusi Pendidikan Tinggi Vokasi dengan peringkat unggul pada 2023.

“Hal ini sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama antara pusat pendidikan dan tim Politeknik AUP. Selain itu, ada Program Percepatan Guru Besar 2022-2024. Pada 2022, telah diusulkan empat guru besar vokasi dan sudah disetujui satu guru besar vokasi,” jelas Nyoman.

Ia berharap, alumni Politeknik AUP memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan transformasi kampusnya menjadi OII, serta mendukung berbagai program prioritas BRSDM dan Kementerian KP.

Adapun kontribusi tersebut bisa dilakukan alumni secara nyata dengan berbagai hal, mulai dari menjadikan lulusan Politeknik AUP agar dapat diserap oleh para pengusaha atau wirausaha.

Baca juga: Targetkan 1 Juta Wirausaha di 2024, Pemerintah Sasar Mahasiswa dan Masyarakat Umum

Kemudian, bisa juga dengan memberikan fasilitasi tempat usaha menjadi kelas industri bagi para taruna atau peserta didik atau menjadi dosen tidak tetap melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah berkontribusi menjadi mentor bagi para peserta didik yang akan mengembangan diri sebagai wirausahawan di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, Politeknik AUP sebelumnya berdiri dengan nama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) AUP pada 1962.

Sejak berdiri hingga sekarang, Politeknik AUP telah meluluskan 12.080 orang. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 1.927 orang lulusan pendidikan tinggi ini tersebar ke berbagai sektor.

Persentase lulusan Politeknik AUP dalam dunia usaha dan industri dalam negeri sekitar 64 persen, wirausaha kelautan dan perikanan 15 persen, aparatur sipil negara (ASN) 7 persen, lain-lain 9 persen, kuliah 3 persen, dan luar negeri 2 persen.

Baca juga: Kementerian KP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN

Banyak lulusan Politeknik AUP yang telah menjadi pengusaha di bidang kelautan dan perikanan, pejabat struktural dan politik, hingga bekerja di dunia usaha dan industri.

Dari fakta tersebut, semua lulusan Politeknik AUP dinilai telah ikut mengisi pembangunan kelautan dan perikanan, menyukseskan berbagai program Kementerian KP.

Alumni dapat mengisi peluang bisnis

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya Kementerian KP TB Haeru Rahayu berharap, para alumni dapat mengisi peluang bisnis dan lapangan pekerjaan dari kebijakan ekonomi biru yang diimplementasikan Kementerian KP.

“Saya berharap Politeknik AUP dapat mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebijakan ekonomi biru serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dan kompetensi,” ujarnya sebagai alumni Politeknik AUP sekaligus narasumber pada talk show tersebut.

Sementara itu, Ketua Korps Alumni (Koral) AUP/Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang merupakan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan bahwa pihaknya siap memberi masukan dan bersinergi dengan pemerintah, termasuk dengan Kementerian KP.

Baca juga: Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Masukan dan kolaborasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengembangkan SDM dan membantu mewujudkan lima program strategi Kementerian KP dalam mengimplementasikan ekonomi biru.

“Koral AUP/STP memiliki banyak tenaga ahli di bidang tersebut,” imbuh Jeje.

Lima program strategi Kementerian KP

Sebelumnya, Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono telah menyampaikan lima program strategi Kementerian KP untuk mengimplementasikan ekonomi biru.

Pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.

Kedua, memberlakukan aturan penangkapan ikan secara terukur berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.

Ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budi daya ikan yang ramah lingkungan, baik budi daya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan di pasar ekspor dan dalam negeri.

Baca juga: Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, Kementerian KP Terbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021

Keempat, melakukan penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

Kelima, menggencarkan program Bulan Cinta Laut untuk mengatasi sampah laut.

Terkait Politeknik AUP 2022, Menteri Trenggono menyampaikan kepada para wisudawan bahwa SDM yang unggul merupakan kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru.

Oleh karena itu, ia meminta agar pendidikan tinggi kelautan dan perikanan bisa mengembangkan fleksibilitas dan inovasi pendidikan.

“Selain pendidikan vokasi, pendidikan juga harus bersifat keilmuan untuk memahami pentingnya menjaga ekologi laut dan membuat laut menjadi lebih sehat,” ujar Trenggono.

Pendidikan tinggi lingkup Kementerian KP, kata dia, harus dapat meningkatkan kualitas SDM, berintegritas, produktif, kreatif, dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang kelautan dan perikanan.

Baca juga: Menteri KKP Targetkan Pertumbuhan Ekspor Hasil Perikanan Capai 7,66 Miliar Dollar AS Tahun Depan

Selain itu, sebut Trenggono, transformasi pendidikan kelautan dan perikanan melalui rancangan pembentukan Ocean Institute of Indonesia harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkret.

“Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas Kementerian KP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com