Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Kompas.com - 03/10/2022, 09:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas turut buka suara soal tragedi kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola Arema Malang versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Ia meminta pemerintah maupun otoritas terkait membentuk tim khusus independen. Tujuannya untuk mengusut tuntas peristiwa yang memakan banyak korban jiwa tersebut.

"Perlu dibentuk tim khusus yang independen agar yang bersalah bisa ditindak, dan agar peristiwa serupa di masa yang akan datang tidak akan terulang kembali," kata Anwar kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Duka Mendalam Arif Junaedi Anaknya Jadi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Anwar mengaku prihatin atas banyaknya korban jiwa. Ia pun mempertanyakan apa alasan pihak keamanan menggunakan gas air mata untuk mengurai massa.

Apalagi kata Anwar, gas air mata itu dilepaskan di ruang tertutup yang minim pintu keluar. Hal ini justru makin memperparah keadaan sehingga suporter lari tunggang langgang hingga berdesakan dan terinjak-injak.

"Apakah tidak ada cara yang lain? Bukankah mereka sudah tahu bahwa stadion itu adalah termasuk ruang tertutup di mana melontarkan gas air mata saat penonton memenuhi stadion jelas sangat berbahaya," tanya Anwar.

Adanya gas air mata, membuat banyak orang yang belum berhasil keluar juga mengalami sesak napas. Ini pula yang menjadi alasan FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion.

"Itu lah mungkin sebabnya mengapa FIFA jauh-jauh hari dalam kode etiknya melarang penggunaan gas air mata dalam mengamankan pertandingan yang diselenggarakan di sebuah stadion tertutup. Akibatnya bisa sangat buruk dan fatal," ucap Anwar.

Baca juga: Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.

Sebab, kericuhan memakan ratusan korban Jiwa. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi meminta tim investigasi independen ini bukan tim yang dibentuk oleh Persatuan sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Mendesak untuk dibentuk tim investigasi independen, bukan tim yang dibentuk oleh PSSI. Sebab dalam kasus ini, PSSI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban," ucap Tulus.

Tak hanya mendesak pembentukan tim investigasi independen, Tulus juga mendesak management penyelenggara, khususnya manajemen Arema untuk bertanggung jawab, baik secara perdata dan atau bahkan pidana.

Baca juga: KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Secara perdata, manajemen dan penyelenggara harus memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap korban dan keluarga korban (ahli waris).

Ia pun mendesak PSSI untuk memberikan sanksi keras pada klub (degradasi) yang suporternya melakukan tindakan pelanggaran.

"Tragedi ini hanya akan membuat wajah dan dunia sepak bola Indonesia makin terpuruk dan berpotensi dikenai sanksi keras oleh FIFA," tutur Tulus.

Sebelumnya diberitakan, terjadi kerusuhan usai laga Arema VS Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kerusuhan membuat 125 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. Dugaan sementara, para korban terinjak-injak suporter lain, serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com