Kompas.com - 26/09/2022, 10:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo masih terus bergulir.

Selain Sambo, empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Keempatnya yakni Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma'ruf.

Selain itu, tujuh orang menjadi tersangka obstruction of justuce atau tindakan menghalangi penyidikan. Salah satu tersangka sudah tidak asing lagi, yakni Ferdy Sambo.

Enam tersangka lainnya yaitu Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rachman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Baca juga: Polri Serahkan Petikan Putusan Pemecatan ke Ferdy Sambo Hari Ini

Kendati pengusutan sudah berjalan 2,5 bulan, sejumlah hal masih menjadi misteri dalam kasus ini. Berikut perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir J.

"Kakak asuh" Sambo

Baru-baru ini, Polri menjawab dugaan keberadaan "kakak asuh" Ferdy Sambo dalam kasus kematian Yosua.

Perihal kakak asuh ini sebelumnya diungkap oleh Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi.

Penasihat Ahli Kapolri era Jenderal Idham Azis itu mengatakan, kakak asuh merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau masih menjadi petinggi di institusi Bhayangkara. Menurut Muradi, terbuka kemungkinan keterlibatan sosok kakak asuh dalam kasus kematian Brigadir J, baik secara langsung maupun tidak.

Baca juga: Polri Tegaskan Tidak Ada Kakak Asuh Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

Namun, hal ini dibantah oleh polisi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi mengatakan, isu kakak asuh Sambo hanya dugaan semata.

“Terkait 'kakak asuh', 'adik asuh' itu kan kembali lagi hanya dugaan. Tapi yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Pak Dir (Dirtipidum Bareskrim) maupun Propam (Profesi dan Pengamanan), itu tidak ada. Jangan melenceng dari pokok substansi,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Dedi mengaku, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemberkasan perkara dan sidang komisi kode etik (KKEP) kepada jajaran Polri yang terlibat kasus Brigadir J.

Jet pribadi Brigjen Hendra

Muncul pula dugaan baru soal penggunaan jet pribadi oleh mantan anak buah Sambo yang kini jadi salah satu tersangka obstruction of justice, Brigjen Hendra Kurniawan.

Oleh Indonesia Police Watch (IPW), Hendra disebut menggunakan jet pribadi ketika bertolak ke rumah duka keluarga Brigadir J di Jambi, Juli lalu.

Menurut IPW, jet itu milik seseorang yang terafiliasi dengan Konsorsium 303 alias bisnis judi online yang melibatkan para petinggi Polri.

Baca juga: Brigjen Hendra Kurniawan Naik “Private Jet” ke Jambi, Polisi Usut Dugaan Pelanggaran Etik

Polisi pun mengaku akan mendalami dugaan ini. Hendra segera diperiksa dalam sidang KKEP.

“Kemarin sudah saya sampaikan itu (soal Brigjen Hendra naik private jet) bagian dari pemeriksaan sidang kode etik. Nanti selesai digelar proses sidang kode etik akan disampaikan hasilnya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Adapun Brigjen Hendra dijadwalkan diperiksa pada pekan ini. Rencana pemeriksaan terhadap mantan kepala biro pengamanan internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri itu beberapa kali tertunda.

Dugaan pelecehan

Dugaan pelecehan yang diklaim oleh istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, hingga kini juga masih menjadi misteri.

Di awal terungkapnya kasus kematian Yosua, Putri mengaku dilecehkan di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Namun, polisi akhirnya memastikan, tudingan tersebut tidak benar.

Baca juga: Sederet Kontroversi Brigjen Hendra: Dari Dugaan Pemakaian Jet Pribadi hingga Gaya Hidup Mewah

Setelah kasus ini bergulir dan Putri ditetapkan sebagai tersangka, keterangan istri Sambo itu berubah. Dia mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah, sebelum peristiwa penembakan.

Oleh sejumlah pihak, klaim ini dicurigai sebagai upaya Putri lolos dari jerat pidana.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi menduga, Putri hendak memanfaatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar dirinya terlihat sebagai korban pelecehan seksual yang harus dilindungi.

"Jadi (Putri melakukan) upaya menggunakan instrumen lain UU TPKS untuk mendapat justifikasi sebagai korban itu, itu yang kami tolak, enggak boleh dong," kata Edwin dalam acara Media Gathering di Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

"Ini Undang-Undang TKPS bukan untuk melindungi orang-orang seperti (Putri) ini, (tapi) untuk melindungi korban sebenarnya, untuk melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu," lanjutnya.

Menurut Edwin, kasus dugaan kekerasan seksual yang diklaim Putri sama dengan kasus laporan palsu lainnya.

Dia mengatakan, tidak ada yang salah dengan Undang-Undang TPKS. Hanya saja, kata dia, setiap produk hukum bisa disalahgunakan seperti halnya yang dilakukan Putri.

"Enggak ada yang salah sama undang-undangnya. Tapi, kalau orang mau manipulasi fakta, mau memanfaatkan instrumen yang ada untuk kepentingannya ya (pasti akan) ada saja," katanya.

Skenario Sambo

Sebagaimana diketahui, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Pihak kepolisian sebelumnya menyatakan, tak ada insiden baku tembak antara Richard Eliezer atau Bharada E dengan Brigadir J di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal.

Baca juga: LPSK Sebut Ada Upaya Putri Candrawathi Manfaatkan UU TPKS untuk Melindungi Diri

Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak.

"Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS (Ferdy Sambo) melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J (Yosua) ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers, Selasa (9/8/2022).

Sambo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sejak 9 Agustus 2022.

Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) itu juga resmi dipecat dari Polri pada Senin (19/9/2022), setelah polisi menyatakan menolak banding mantan jenderal bintang dua itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Juga Tentukan Capres, KIB Tak Merasa Ketinggalan Manuver Nasdem Safari Bareng Anies

Belum Juga Tentukan Capres, KIB Tak Merasa Ketinggalan Manuver Nasdem Safari Bareng Anies

Nasional
PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

Nasional
Hanya Richard Eliezer yang Benarkan Kesaksian Eks Karo Provos Benny Ali, Ricky Rizal dan Kuat Maruf Membantah

Hanya Richard Eliezer yang Benarkan Kesaksian Eks Karo Provos Benny Ali, Ricky Rizal dan Kuat Maruf Membantah

Nasional
Seorang Polisi Meninggal dalam Bom Bunuh Diri di Bandung, LPSK Beri Santunan

Seorang Polisi Meninggal dalam Bom Bunuh Diri di Bandung, LPSK Beri Santunan

Nasional
BNPT: Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

BNPT: Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
KPK Panggil Anggota DPR Aryanto Munawar dan Bupati Lampung Barat jadi Saksi Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Anggota DPR Aryanto Munawar dan Bupati Lampung Barat jadi Saksi Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun

KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun

Nasional
Deretan Aksi Terorisme di Indonesia Jelang Natal, Bom Astanaanyar hingga Ledakan Belasan Gereja

Deretan Aksi Terorisme di Indonesia Jelang Natal, Bom Astanaanyar hingga Ledakan Belasan Gereja

Nasional
Anggota Fraksi PKS Diadukan ke MKD Usai Protes Soal Pengesahan RKUHP

Anggota Fraksi PKS Diadukan ke MKD Usai Protes Soal Pengesahan RKUHP

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur

Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Penuhi Kebutuhan Listrik Korban Gempa Cianjur, Kemensos Sediakan Solar Cell di Posko Pengungsian

Penuhi Kebutuhan Listrik Korban Gempa Cianjur, Kemensos Sediakan Solar Cell di Posko Pengungsian

Nasional
KUHP Baru: Membela Diri dari Kejahatan hingga Terjadi Pidana Tak Disanksi dengan Syarat

KUHP Baru: Membela Diri dari Kejahatan hingga Terjadi Pidana Tak Disanksi dengan Syarat

Nasional
Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Nasional
Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
TNI AD Kirim 10 Truk Bansos untuk Korban Gempa Cianjur

TNI AD Kirim 10 Truk Bansos untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.