Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Majelis Angka (MA): Ketika Ketok Palu Bernilai Dollar

Kompas.com - 24/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Momen itulah yang menjadi titik balik hidup saya untuk “banting stir” dari pengacara menjadi pekerja media sembari menekuni ilmu komunikasi.

Saya mulai mendefinisikan ulang hidup saya. Kaya bukan menjadi tujuan hidup jika idealisme tergadaikan dan keadilan bisa diperdagangkan.

Menjadi wartawan adalah panggilan jiwa walau akhirnya dunia kampus dan praktik keilmuan di lapangan menjadi profesi yang tidak menjanjikan kekayaan tetapi kemuliaan.

Hakim agung yang tidak “agung”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdirinya hingga sekarang, akhirnya terpaksa harus mengakui gundah gulananya saat mengumumkan operasi tangkap tangan terhadap jaringan “laba-laba” pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tanggal 22 September 2022 kemarin (Kompas.com, 22 September 2022).

Penangkapan terhadap sejumlah pegawai MA dan menyeret dugaan keterlibatan Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi kiprah pertama KPK bisa mengungkap “permainan” kotor hakim agung di MA.

Selama ini, isu kasasi dan peninjauan kembali “bertarif” mahal di MA laksana menuduh orang kentut saja.

Bau busuknya mudah tercium kemana-mana tetapi soal siapa yang kentut, hanya oknum yang “ngentut” dan Sang Pencipta saja yang tahu kebenarannya.

MA oleh rekan-rekan saya di kalangan pengacara dan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung adalah penentu “nasib” kehidupan.

Kasak-kasuk yang beredar, siapkan puluhan miliar rupiah dan cari “kalajengking” hingga jaringan “laba-laba” di MA agar perkara bisa dimenangkan.

Seperti alur yang selama ini digunakan para pengacara untuk memenangkan kliennya, terkuaknya kasus dugaan permainan “orang-orang dalam“ di MA terkait dengan pengurusan perkara yang ingin “disetir” hasil putusannya.

Pengacara Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Yosep Parera dan Eko Suparno yang kini menjadi tersangka, mengakui inisiatif setoran uang pemutus perkara kasasi datang dari “orang dalam” MA sendiri.

Berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan kasus, petugas KPK akhirnya melakukan penangkapan di Jakarta, Bekasi, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah.

Penyerahan uang yang nominalnya diminta pegawai kepaniteraan MA, Desy Yustria kepada Eko Suparno dilakukan di sebuah hotel di Bekasi.

KPK menemukan valuta asing sebanyak 205.000 dolar Singapura di rumah Desy serta ada Rp 50 juta lagi yang diserahkan pegawai MA langsung ke KPK.

Dana yang terkumpul itu nantinya akan diba-bagi ke petugas MA yang lain dan tentunya yang mendapat jatah ”preman” terbesar adalah hakim agung perdata yang akan memutus kasasi kasus tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com