Pilkada Asimetris Dikhawatirkan Ciptakan Diskriminasi Daerah dan Ancam Kesatuan Bangsa

Wacana ini sebelumnya sudah berulang kali didengungkan oleh Kemendagri sejak kepemimpinan eks Kapolri, Tito Karnavian.

Tito berulang kali mengapresiasi sistem pilkada langsung namun menyoroti beberapa masalah, seperti keterbelahan masyarakat dan korupsi kepala daerah akibat mahalnya biaya politik saat kampanye, yang dianggap sebagai akibatnya.

Saat ini, pemerintah sedang besar-besaran menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai imbas mundurnya pilkada di ratusan daerah ke tahun 2024.

Tito berharap penunjukan pj secara besar-besaran ini dapat menjadi model evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.

"Ini juga menjadi pertarungan dan menjadi tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah ditunjuk ini lah mekanisme ditunjuk ini," ungkap Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

"Kalau ternyata, mohon maaf, ada yang sampai korupsi, konsekuensinya kepada sistem. Rekan-rekan menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan, penugasan, itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Ini lah tes bagi kita semua, tes kepada sistem," lanjutnya.