Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sepakat dengan Megawati yang Tak Ingin Ganti Nomor Urut Parpol

Kompas.com - 20/09/2022, 22:26 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setuju dengan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal nomor urut partai politik (parpol) pada Pemilu 2024.

Ia menilai, pandangan Mega terkati tak perlu ganti nomor urut adalah hal yang cukup logis untuk efisiensi pengeluaran parpol di masa kampanye.

“Gerindra tidak keberatan, tidak punya masalah. Bahkan kami menerima pandangan itu selagi itu menjadi sebuah kesepakatan,” tutur Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

“Memang itu akan memberi efisiensi paling tidak di internal partai masing-masing di dalam mengeluarkan biaya pemilu, dalam sosialisasi nomor urut,” ungkapnya.

Baca juga: Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diganti, Gerindra: Mungkin Konsultasi Dukun

Namun demikian, menurut Muzani, situasi tersebut perlu kesepakatan bersama antar partai politik (parpol), DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pemerintah.

Sebab, pengambilan nomor urut parpol masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Di tahapan itu memungkinkan. Karena kalau alasannya penghematan, kami merasa itu benar,” ujar dia.

Di sisi lain, dengan tidak berubahnya nomor urut parpol, lanjut Muzani, juga membawa keuntungan terkait elektoral.

Sebab, masyarakat sudah familiar dengan nomor urut parpol, sehingga tak perlu mengulang sosialisasi lagi.

“Iya asosiatifnya seperti itu. Gerindra (dikenal) nomor urut 2,” ujarnya.

Baca juga: Usul Megawati Hapus Pengundian Nomor Urut Disebut Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Diketahui Megawati mengusulkan agar nomor urut parpol pada Pemilu 2024 sama dengan nomor urut pada Pemilu 2019.

Alasannya pergantian nomor urut tiap kali penyelenggaraan pemilu membawa beban biaya untuk parpol.

"Karena secara teknis itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak sehingga bagi kami itulah yang saya sampaikan,” sebut Mega di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Berubah, Politikus PKS: Ide Bagus, tetapi ...

Sementara itu Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai setiap parpol mesti memiliki kesetaraan.

Salah satu implementasinya adalah dengan pengundian nomor urut pada tahapan Pemilu 2024.

“Kalau menurut saya, setiap parpol harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya pengundian nomor urut maka baik partai yang baru ataupun yang lama mendapatkan kesetaraan,” jelasnya dalam pesan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com