Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, "Wangikan" Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Kompas.com - 20/09/2022, 15:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

AKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel yang bertugas meningkatkan citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani hingga ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota.

"Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan, di dapil juga," kata Anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana 'mewangikan' Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.

Baca juga: PDI-P Targetkan Hattrick, Puan Maharani Harap Tak Ada Lagi Jeruk Makan Jeruk pada Pemilu 2024

Trimedya menyatakan, usulan pembentukan Dewan Kolonel itu muncul dari anggota Fraksi PDI-P Johan Budi.

Dia mengatakan, Johan mengusulkan ada hal yang perlu dilakukan Fraksi PDI-P di DPR untuk menunjukkan bahwa mereka adalah loyalis Puan.

Meski hal tersebut diusulkan Johan, namun Trimedya yang ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel itu.

"Ya sudah, dia bilang, gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian pas Pak Utut (Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto) ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak (Puan) senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," beber anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: Disebut Sering ke Jateng, Begini Tanggapan Puan Maharani

Sebelumnya, DPP PDI-P juga telah membentuk tim advance yang bertugas membantu safari politik Puan Maharani ke partai politik.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, tim ini dibentuk merupakan hal yang umum.

Dia mengatakan, ini merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal untuk terutama untuk mencocokan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: PDI-P Tak Ingin Safari Politik Puan Maharani Rusak Koalisi Gerindra-PKB

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, selain soal waktu, tim advance ini menyiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam safari politik, termasuk soal hal-hal yang tidak perlu dibahas dalam pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com