Ketika Jokowi Instruksikan Pemda Ikut Urunan Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) ikut mengantisipasi kenaikan harga pokok sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko lewat siaran pers yang dikutip pada Senin (19/9/2022).

Salah satunya dengan menanggung biaya transportasi bahan pokok jika harganya mulai naik.

“Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden,” ujar Moeldoko.

Baca juga: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Buntut Harga BBM Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Itu Risiko

Moeldoko juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat.

Sebab, kondisi tersebut berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Tim Pengendali Inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Adapun pada Minggu (18/9/2022), Moeldoko memantau perkembangan harga komoditas pangan, di pasar besar Ratu Tunggal, Pangkalpinang.

Dirinya mendatangi satu persatu lapak pedagang yang menjual komoditas pangan, seperti bawang merah, cabai, dan telur.

Dari hasil dari perbincangan dengan sejumlah pedagang, Moeldoko mendapati bahwa kenaikan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil.

“Memang ada kenaikan, tapi tidak signifikan. Seperti bawang merah, naik hanya Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram. Telur malah masih normal, yakni Rp 1.800 per butir. Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil,” kata Moeldoko.

Baca juga: Jokowi Disebut Tinggal Gunting Pita, Moeldoko: Infrastruktur yang Dikerjakan Ada Datanya, Jangan Dibandingkan

Moeldoko  menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi.

Ia juga mengingatkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.

Bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan untuk sektor transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan.

Manfaatkan DAU, DBH hingga anggaran belanja tak terduga

Sementara itu, dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara pada 12 September lalu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah berharap besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini.

Oleh karenanya, presiden meminta kerja sama pemerintah pusat hingga pemda untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal.

Menurut presiden, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen.

"Dan ini yang kita tidak mau, oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," ujar Jokowi.

Baca juga: Moeldoko: Perintah Presiden, Pemda Tanggung Biaya Transportasi jika Harga Bahan Pokok Naik

Jokowi juga menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," kata Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," lanjutnya.

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang.

Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes - Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," ujar Jokowi.

Baca juga: Adian Napitupulu Sebut Kenaikan Harga BBM Lebih Tinggi di Era SBY Dibanding Jokowi

dok. istimewa Presiden Joko Widodo menberikan sambutan pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Inflasi akibat kenaikan harga BBM

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan inflasi 6,8 persen sepanjang 2022.

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Baca juga: Perintah Jokowi: Jika Harga Pangan Naik, Pemda Harus Subsidi Biaya Angkut

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com pada 5 September 2022, Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," katanya.

Baca juga: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Buntut Harga BBM Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Itu Risiko

Ingatkan daerah yang inflasinya tinggi

Adapun dalam pemaparannya untuk para kepala daerah, Presiden Jokowi mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi.

Presiden lantas meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi lantas menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni:

1. Luwuk - 7,8 persen
2. Jambi - 7,8 persen
3. Kotabaru - 7,5 persen
4. Sampit - 7,5 persen
5. Tanjung Selor - 7,4 persen
6. Jayapura - 7,4 persen
7. Sintang - 7,4 persen
8. Bungo - 7,2 persen
9. Padang - 7,1 persen
10. Sibolga - 6,9 persen

Baca juga: Jokowi: BLT BBM Baru Tersalurkan 40 Persen, Masih Banyak yang Belum

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi lantas memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Berikut 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi:

1. Jambi - 7,7 persen
2. Sumatera Barat - 7,1 persen
3. Kalimantan Tengah - 6,9 persen
4. Maluku - 6,7 persen
5. Papua - 6,5 persen
6. Bali - 6,4 persen
7. Bangka Belitung - 6,4 persen
8. Aceh - 6,3 persen
9. Sulawesi Tengah - 6,2 persen
10. Kepulauan Riau - 6 persen

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pakai Kendaraan Listrik untuk Operasional Pemerintah, Bisa Beli, Sewa atau Konversi