Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Instruksikan Pemda Ikut Urunan Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM...

Kompas.com - 20/09/2022, 06:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," katanya.

Baca juga: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Buntut Harga BBM Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Itu Risiko

Ingatkan daerah yang inflasinya tinggi

Adapun dalam pemaparannya untuk para kepala daerah, Presiden Jokowi mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi.

Presiden lantas meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi lantas menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi, yakni:

  1. Luwuk - 7,8 persen
  2. Jambi - 7,8 persen
  3. Kotabaru - 7,5 persen
  4. Sampit - 7,5 persen
  5. Tanjung Selor - 7,4 persen
  6. Jayapura - 7,4 persen
  7. Sintang - 7,4 persen
  8. Bungo - 7,2 persen
  9. Padang - 7,1 persen
  10. Sibolga - 6,9 persen

Baca juga: Jokowi: BLT BBM Baru Tersalurkan 40 Persen, Masih Banyak yang Belum

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi lantas memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Berikut 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi:

  1. Jambi - 7,7 persen
  2. Sumatera Barat - 7,1 persen
  3. Kalimantan Tengah - 6,9 persen
  4. Maluku - 6,7 persen
  5. Papua - 6,5 persen
  6. Bali - 6,4 persen
  7. Bangka Belitung - 6,4 persen
  8. Aceh - 6,3 persen
  9. Sulawesi Tengah - 6,2 persen
  10. Kepulauan Riau - 6 persen

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pakai Kendaraan Listrik untuk Operasional Pemerintah, Bisa Beli, Sewa atau Konversi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com