Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Konsorsium Baru untuk Blok Masela Segera Terbentuk

Kompas.com - 20/09/2022, 05:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mempercepat pembentukan konsorsium baru untuk mengerjakan proyek Gas Abadi Blok Masela.

Presiden menargetkan konsorsium baru bisa masuk ke Blok Masela secepatnya.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi.

"Kalau bisa tahun ini selesai, jauh lebih baik," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/9/2022).

Bahlil menjelaskan, pembentukan konsorsium ini sejalan dengan permintaan presiden agar pemerintah segera mencari alternatif pengganti saham Royal Dutch Shell Plc (Shell) yang mengundurkan diri dari pengerjaan Blok Masela.

"Kemarin waktu kami rapat terbatas dengan presiden itu, presiden sudah perintahkan untuk 35 persen saham Shell yang keluar harus segera dicari atlernatifnya," ujar Bahlil.

Baca juga: Jokowi Minta Proyek Blok Masela Segera Dimulai

"Salah satu alternatifnya itu adalah bagaimana negara hadir untuk mengambil saham itu," katanya melanjutkan.

Menurut Bahlil, keterlibatan Indonesia Investment Authority (INA) bisa menjadi solusi.

Selain itu, Pertamina juga diberikan ruang untuk mencari partner investasi baru.

Bahlil menuturkan, langkah-langkah tersebut dilakukan agar bisa dibentuk sebuah konsorsium baru.

"Karena apa? Shell ini kan mengambil gas di bawah laut itu kan membutuhkan teknologi. Pertamina atau INA kan belum punya teknologi itu," katanya.

"Maka mau tidak mau kita harus berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan investor yang punya teknologi. Nah sekarang lagi dikerjakan," ujar Bahlil menambahkan.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Segera Cari Pengganti Shell di Blok Masela

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar pengerjaan Proyek Gas Abadi Blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor.

"(Blok Masela) memang terus akan kita dorong agar segera dimulai," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan di Pasar Olilit Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Royal Dutch Shell Plc (Shell) dan Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham.

Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur.

Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai.

"Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela," ujar Jokowi.

Baca juga: Shell Hengkang dari Blok Masela, Apa Alasannya?

Jokowi juga menegaskan, dengan beroperasinya Blok Masela kelak, pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah masayrakat Kepulauan Tanimbar.

"Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela.

Kini, Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham terbesar blok sedang mencari pengganti Shell.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (5/7/2020) menyampaikan, alasan hengkangnya Shell dari Blok Masela dikarenakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi Covid-19.

Shell memutuskan untuk memfokuskan pada proyek-proyek lain yang tengah berlangsung di Indonesia.

Baca juga: Gubernur Murad Ismail: PI 10 Persen Blok Masela Jadi Hak Maluku

Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35 persen dan 65 persen oleh Inpex Corporation.

Selain itu, pemerintah daerah dipastikan bakal menerima jatah 10 persen hak partisipasi.

"Di beberapa proyek lainnya di negara lain kurang atau tidak berjalan lancar sehingga cashflow perusahaan tidak baik. Mereka fokus dulu untuk beberapa proyek yang sudah berjalan," kata Julius.

Julius melanjutkan, saat ini baik Inpex Corporation maupun Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex.

Selain itu, muncul pula opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.

Baca juga: Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com