Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diundang Lagi di Acara PDI-P, Ganjar Disebut seperti Anak Kos di Partai Sendiri

Kompas.com - 19/09/2022, 19:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, tidak diundangnya Ganjar Pranowo di acara PDI Perjuangan baru-baru ini kian menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah itu seakan dianggap anak tiri oleh partainya sendiri.

Sebabnya, bukan sekali ini saja Ganjar tak diundang di acara PDI-P yang digelar di Jawa Tengah. Ganjar juga beberapa kali disentil oleh internal partainya sendiri.

"Ini semakin menebalkan keyakinan bahwa Ganjar dianggap sebagai anak kos-kosan di partainya sendiri," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Baca juga: Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat Endorse Jokowi pada Pilpres 2024?

Adi yakin bahwa tidak diundangnya Ganjar merupakan kelanjutan dari ketegangan hubungannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Sebagaimana spekulasi yang beredar, keduanya diisukan tak akur karena persaingan internal menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Oleh PDI-P, Ganjar dianggap berambisi maju sebagai capres. Sementara, sebagian elite partai ingin mencalonkan Puan.

Maka dari itu, Ganjar beberapa kali tak diundang di acara partai yang dihadiri Puan. Dia juga pernah disentil sejumlah elite PDI-P dengan disebut kemajon (keterlaluan) hingga kemlinthi (sombong).

"Ini tidak lepas dari efek dan risiko persaingan menuju Pemilu 2024," ujar Adi.

Adi berpandangan, wajar jika sejumlah elite PDI-P mendorong pencalonan Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya privilese sebagai anak Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai.

Puan juga merupakan cucu Soekarno, sehingga dinilai dapat menjaga PDI-P sebagai partai trah Proklamator itu.

Hanya saja, problemnya, elektabilitas Puan tak seberapa, jauh di bawah Ganjar. Oleh karenanya, menurut Adi, lumrah jika Ganjar dianggap sebagai batu sandungan untuk pencalonan Puan sebagai presiden. 

Ke depan, menurut Adi, PDI-P bakal terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan hingga akhirnya cukup sebagai bekal melangkah ke gelanggang pilpres.

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres," katanya.

Dengan demikian, Adi yakin, serangan-serangan dari internal PDI-P ke Ganjar masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan.

"Sebelum ada pengumuman resmi soal capres dari PDI-P, sepanjang itu juga saya kira Ganjar terlihat akan terus di-anaktiri-kan dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," tuturnya.

Baca juga: Survei SMRC: Jika Pilpres 2024 Hari Ini, Ganjar Jadi Presiden Taklukkan Anies dan Prabowo

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo berulang kali tak diundang di acara partainya sendiri. Terbaru, Ganjar tak diundang dalam acara konsolidasi PDI-P untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, acara itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Terkait ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level bupati dan wali kota.

"Ini yang diundang para DPC. DPC itu bupati, ketua dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke?" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini dilansir dari Antara.

Bambang pun meminta publik tak perlu meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini.

"Jadi, enggak usah diperdebatkan lagi, understand (mengerti)?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com