Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Hasto menyebut, puncak liberalisasi bisa terlihat dari sektor-sektor pertanian saat SBY berkuasa.

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman pak SBY," kata Hasto

Hasto menilai, apa yang dilakukan SBY sebagai liberalisasi politik terbukti dari kenaikan perolehan suara partai Demokrat. Demokrat disebut memperoleh kenaikan jumlah suara sebesar 300 persen pada Pemilu 2009.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempis atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto.

Baca juga: Hasto: Setahu Saya, SBY Tidak Pernah Lagi Naik Gunung

Selain itu, Hasto menyinggung saat SBY terpilih pada tahun 2004. Sebab saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang harusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata petinggi PDI-P ini.

Hasto mengatakan, PDI-P siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi.

"Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," imbuh Hasto.

"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat, jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambung dia.

Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024, lantaran dirinya tak bisa mencalonkan putranya yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Tanggapi SBY, Hasto Singgung Anas Urbaningrum Masuk Demokrat Setelah Jabat Ketua KPU

"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu," tutur Hasto.

Hasto juga menyarankan supaya SBY menempuh jalur hukum ketimbang melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan.

"Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan apa yang telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto, Demokrat: Tak Perlu Reaktif, kecuali Merasa Skenario Jahatnya Ketahuan

Hal itu, kata Hasto, bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui, itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihan Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya,” tutur Hasto.

Hasto pun meminta, SBY tidak perlu curiga dan khawatir berlebihan terkait adanya upaya mengatur jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu mendatang.

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PDIP: Tempuh Jalur Hukum, Jangan Fitnah

Kendati demikian, Sekjen PDIP itu memahami adanya kekhawatiran anaknya, AHY tidak bisa bisa berlaga di Pilpres 2024. Namun, kata Hasto, mekanisme pemilu mendatang telah diatur yakni melalui ambang batas atau presidential threshold.