Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Kompas.com - 19/09/2022, 10:36 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

“Kita bisa memahami bagaimana seorang mendorong anaknya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara kontitusi tidak boleh diganggu gugat karena sudah berulang kali dilakukan judicial review," papar Hasto.

"Kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat dan stabilitas politik,” ucap Hasto.

Partai Demokrat bantah Hasto

Partai Demokrat langsung menyampaikan bantahan terkait tudingan kecurangan pada Pemilu 2009.

“Tidak ada itu hasil daftar pemilih tetap (DPT) 2009 bermasalah, ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ada Bang Hasto,” tutur Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Menurut Herzaky, jumlah suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009 meningkat tiga kali lipat karena prestasi SBY yang dirasakan masyarakat.

Baca juga: Demokrat Balas Pernyataan Hasto soal Kecurangan Pemilu 2009 dengan Kasus Harun Masiku

“Pengangguran semakin sedikit, gaji PNS termasuk guru, dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat. Daya beli masyarakat tinggi, pendapatan per kapita meningkat drastis, dan keuangan negara stabil,” paparnya.

Herzaky juga menyinggung di era SBY demokrasi berjalan dengan baik dan polarisasi tak terjadi.

“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” katanya.

“Ya, makanya wajar saja suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis,” ujar Herzaky melanjutkan.

Herzaky turut menyinggung adanya kasus korupsi yang melibatkan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019.

Baca juga: SBY Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil, Ini Tanggapan KPU

“Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya.

Herzaky menegaskan komentar SBY merupakan sesuatu yang wajar disampaikan sebagai seorang negarawan.

“Wajar saja beliau mengingatkan agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Herzaky juga meminta pernyataan SBY tidak perlu ditanggapi secara reaktif.

“Tidak perlu terlalu reaktif, apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” papar Herzaky

(Penulis : Ardito Ramadhan, Singgih Wiryono, Irfan Kamil, Tatang Guritno | Editor : Icha Rastika, Bagus Santosa, Irfan Maullana, Novianti Setuningsih)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com